Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 99-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Selasa (8/8/2023). Perkara ini diadukan oleh dua Anggota Bawaslu Kabupaten Agam, yaitu Iska Asmarni dan Hendra Susilo. Keduanya mengadukan Staf PNS KPU Kabupaten Agam yang
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 99-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Selasa (8/8/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh dua Anggota Bawaslu Kabupaten Agam, yaitu Iska Asmarni dan Hendra Susilo. Keduanya mengadukan Staf Subbagian
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 94-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor KIP Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Jumat (4/8/2023). Perkara ini diadukan oleh Abdullah dan Maripatua Purba. Keduanya mengadukan Anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Ali Nurdin. Dalam sidang, Maripatua mendalilkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 95-PKE-DKPP/VII/2023 di Kantor KPU Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (1/8/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Sastera, Dobi Firyansyah, Taat Sulistyo, dan Rio Junip Saputra. Empat nama tersebut secara berurutan
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 91-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Jumat (28/7/2023). Perkara ini diadukan oleh Hendra Kasim dan Julham Djaguna. Keduanya mengadukan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Ardian Yoro Nareng. Kedua Pengadu mendalilkan Ardian Yoro
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 80-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kamis (27/7/2023). Dalam sidang lanjutan ini, DKPP mengagendakan untuk mendengarkan dua Anggota Panwascam Siantar Martoba, yaitu Torang Simangunsong (Teradu II) dan Jenson B. P.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berpesan agar seluruh Anggota Bawaslu Provinsi masa jabatan 2023-2028 menjaga hubungan dengan jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi. Menurutnya, jajaran komisioner dengan Sekretariat Bawaslu tingkat provinsi harus menjaga keharmonisan mengingat tantangan Pemilu dan Pilkada 2024 sangat berat. Hal ini disampaikan pria yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Rabu (26/7/2023) pukul 10.00 WIB. Pengadu dalam perkara Kalvinus Tafonao mengadukan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Repa Duha beserta empat Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memulihkan nama baik Ketua KPU Kota Sorong Roberth B. Yumame dan Ketua Bawaslu Kota Sorong Muhammad Nasir Sukunwatan. Putusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (24/7/2023). “Merehabilitasi nama baik Teradu I Roberth B. Yumame
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Panwascam Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, bernama Taufik Iskandar. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (20/7/2023). Taufik Iskandar berstatus sebagai Teradu VI pada perkara Nomor 74-PKE-DKPP/V/2023 yang diadukan oleh Acep Ali yang memberikan kuasa kepada Sopirmas.