Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) rencananya akan melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan kode etik penyelenggara pemilu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal itu disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito, usai melakukan audiensi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (11/10/2022). “Ini
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengikuti rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang diadakan secara daring, Jumat (7/10/2022) siang. Rancangan PKPU yang diharmonisasikan dalam rapat yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham ini adalah terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Rancangan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Senin (3/10/2022). Perkara ini diadukan Junaidi S yang memberi kuasa kepada Riki Yuniagara dan Ary Ilham Mullah. Juniadi mengadukan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Surya Diansyah.
Jakarta, DKPP – Jajaran KPU dan Bawaslu dinilai harus satu frekuensi yang sama terhadap putusan DKPP. Putusan DKPP merupakan kehormatan dari DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi di Jakarta, Kamis (22/9/2022). “KPU dan Bawaslu harus memiliki
Jakarta, DKPP – Sebagai warga negara yang sudah memenuhi syarat administratif sebagai pemilih, mahasiswa diharapkan memiliki peran yang lebih dari sekedar pemilih dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Bali
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Ratna Dewi Pettalolo, mengingatkan pada kaum perempuan, politik uang adalah bahaya besar dan bagian yang merusak proses pemilu, menurutnya ini adalah tanggung jawab bersama. “Politik uang ini menjadi tantangan terbesar bagi kita (perempuan) dalam menghadapi pemilu serentak 2024,” ungkap Dewi dalam kegiatan Sosialisasi
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito mengimbau agar Bawaslu menambah proses pengawasan pada tahapan-tahapan yang belum diawasi sebelumnya. Heddy menyarankan pengawasan yang dilakukan Bawaslu tak berhenti sampai penetapan pemenang pemilu saja, melainkan juga tahapan pasca penetapan yang tentu masih berkaitan dengan proses pemilu. “Misalnya tahapan penggantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR,
Jakarta, DKPP – Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenalkan diri kepada Komisi II DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (12/9/2022). Ketua DKPP, Heddy Lugito membuka perkenalan ini. “Nama saya Heddy Lugito, Ketua DKPP yang baru dilantik Rabu (7/9/22). Dalam kesempatan ini saya minta izin untuk memperkenalkan Anggota
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, telah mengundurkan diri dari posisi Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero). Hal ini disampaikan oleh Heddy pada Minggu (11/9/2022). Menurut Heddy, keputusan ini telah diambil pada Sabtu (10/9/2022) kemarin. “Kemarin (Sabtu, 10/9/2022, red.), saya memberi tahu Menteri BUMN lewat telapon dan WA. Beliau, bisa
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Ratna Dewi Pettalolo memberikan catatan tentang rancangan Perbawaslu dalam Konsinyering yang diadakan Bawaslu RI di Jakarta, Jumat(9/9/2022). Catatan pertama adalah terkait landasan hukum. Menurut Dewi, Bawaslu harus memastikan isi Perbawaslu tidak melenceng dari payung hukum atau ketentuan yang berlaku. “Harus ada dasar hukum