Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mempublikasikan hasil survei tentang Indeks Kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu atau disingkat IKEPP di Jakarta, Kamis (30/1/2025). Sekretaris DKPP David Yama mengatakan bahwa kegiatan ini akan rutin diselenggarakan DKPP setiap tahun. “Penilaian IKEPP akan dilakukan setiap tahun sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan RPJMN (Rencana Pemerintah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) tahun 2024 dalam kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (30/1/2025). Sekretaris DKPP, David Yama mengungkapkan kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 merupakan hasil dari survei terhadap kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP di 38
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap untuk tiga penyelenggara Pemilu dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (24/1/2025). Tiga penyelenggara Pemilu yang diberhentikan tetap adalah Ketua KPU Kota Palopo Irwandi Djumadin beserta dua Anggota KPU Kota
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada perkara Nomor 232-PKE-DKPP/IX/2024 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Perkara ini diadukan oleh Muhamad Rifai Tomagola yang memberikan kuasa kepada Ramli Antula. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yaitu Ahmad Idris, Janfanher Lahi, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Jumat (24/1/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Said Abdullah memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap M.P, dan Daldiri. Pihak yang diadukan adalah Ketua dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 2-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang Utama pada Kamis (23/1/2025) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Karsena Aristoteles yang mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara yaitu John Libertus Lakawa, Yusri Ibrahim, dan Jasman
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 10 penyelenggara Pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara 1-PKE-DKPP/I/2025 yang dilakukan secara hibrida, Rabu (22/1/2025). Lima dari 10 penyelenggara Pemilu tersebut adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Sampang, yaitu Aliyanto (Ketua), Siti Aisyah, Suhariyanto, Moh. Karimullah, dan Fadli.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara 11-PKE-DKPP/I/2025 dan 24-PKE-DKPP/I/2025 yang berlangsung secara hibrida, Selasa (21/1/2025). Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Muhammad Ikhsan (Ketua), Muhammad Yasir Nasution, Agus Salam,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan tiga Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 302-PKE-DKPP/XI/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng Satriadi dan tiga anggotanya, yaitu Siti Wahidah, Kristaten Jon, dan Nurhalina diperiksa terkait
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada perkara nomor 299-PKE-DKPP/XI/2024. Sidang ini berlangsung di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025). Dalam perkara ini, Ade Yamin yang memberikan kuasa kepada Arsi Divinubun dan Iwan Kurniawan Niode mengadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi