Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 62-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Amus Besan, yang memberikan kuasa kepada Ahmad Belasa. Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buru, yaitu Walid Asis (ketua), Faisal Amin
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa empat penyelenggara Pemilu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 42-PKE-DKPP/I/2025 secara virtual, Rabu (12/2/2025). Empat penyelenggara pemilu tersebut adalah;Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra; Ketua Bawaslu Bintan, Sabrima Putra; beserta dua Anggota Bawaslu Bintan, yaitu Iskandar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Abdul Muin Wengkeng. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (10/2/2025). “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Abdul Muin Wengkeng
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, Helius Udaya. Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap lima perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (11/2/2025). “Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I Helius Udaya selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (12/2/2025), pukul 09.00 WIB. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025, 53-PKE-DKPP/I/2025, dan 58-PKE-DKPP/I/2025. Dalam tiga perkara ini, DKPP akan memeriksa delapan penyelenggara Pemilu dari KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (10/2/2025). Dua perkara tersebut masing-masing bernomor 12-PKE-DKPP/I/2025 dan 46-PKE-DKPP/I/2025. Dalam dua perkara ini, DKPP memeriksa 20 penyelenggara pemilu dari empat instansi, yaitu KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 42-PKE-DKPP/I/2025 secara virtual, Rabu (12/2/2025), pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Jerry Hartawan yang memberikan kuasa kepada Rediston Sirait. Principal dan kuasanya mengadukan empat orang yang satu di antaranya adalah Ketua Bawaslu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (11/2/2025), pukul 10.00 WIB. Dua perkara tersebut bernomor 7-PKE-DKPP/I/2025 dan 39-PKE-DKPP/I/2025, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2024 Perkara ini diadukan oleh Samaun Dahlan yang memberikan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (10/2/2025), pukul 09.00 WIB. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 12-PKE-DKPP/I/2025 dan 46-PKE-DKPP/I/2025. Dalam dua perkara ini, DKPP akan memeriksa 20 penyelenggara Pemilu dari empat instansi, yaitu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 35-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Muhammad Rusdi. Ia merupakan seorang advokat serta kuasa hukum untuk Ketua Harian Tim Pemenenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati