Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (12/2/2025), pukul 09.00 WIB. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025, 53-PKE-DKPP/I/2025, dan 58-PKE-DKPP/I/2025. Dalam tiga perkara ini, DKPP akan memeriksa delapan penyelenggara Pemilu dari KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (10/2/2025). Dua perkara tersebut masing-masing bernomor 12-PKE-DKPP/I/2025 dan 46-PKE-DKPP/I/2025. Dalam dua perkara ini, DKPP memeriksa 20 penyelenggara pemilu dari empat instansi, yaitu KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 42-PKE-DKPP/I/2025 secara virtual, Rabu (12/2/2025), pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Jerry Hartawan yang memberikan kuasa kepada Rediston Sirait. Principal dan kuasanya mengadukan empat orang yang satu di antaranya adalah Ketua Bawaslu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (11/2/2025), pukul 10.00 WIB. Dua perkara tersebut bernomor 7-PKE-DKPP/I/2025 dan 39-PKE-DKPP/I/2025, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2024 Perkara ini diadukan oleh Samaun Dahlan yang memberikan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (10/2/2025), pukul 09.00 WIB. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 12-PKE-DKPP/I/2025 dan 46-PKE-DKPP/I/2025. Dalam dua perkara ini, DKPP akan memeriksa 20 penyelenggara Pemilu dari empat instansi, yaitu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 35-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Muhammad Rusdi. Ia merupakan seorang advokat serta kuasa hukum untuk Ketua Harian Tim Pemenenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 284-PKE-DKPP/XI/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul yang merupakan Calon Bupati Tapanuli Tengah dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada Pilkada 2024.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa ketua dan dua anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 28-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung,Ardiansyah, beserta dua Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, yaitu Dika Ramdhani dan Agusto
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 32-PKE-DKPP/I/2025 secara daring pada Rabu (5/2/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rohani Vanath dan Madja Rumatiga yang memberikan kuasa kepada Anthoni Hatane, Charles B. Litaay, Vendy Toumahuw, Yustin Tuny, Abdul Gafur Rettob,
Jakarta, DKPP – Komisi II DPR angkat bicara tentang kemandirian Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025). Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Mohammad Toha, mempertanyakan posisi Sekretariat DKPP yang hingga kini belum memiliki