Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi mengungkapkan lingkungan kampus memiliki peran penting dalam iklim demokrasi di Indonesia. Menurutnya, salah satu peran kampus dalam kehidupan demokrasi di Indonesia adalah pembangunan karakter generasi muda. Hal ini disampaikan J. Kristiadi dalam seminar nasional yang diadakan oleh IBLAM School of Law di Jakarta, Jumat
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 107-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Selasa (30/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Nurfa Damayanti yang memberikan kuasa kepada Ahmad Marsuki dan Hisbullah. Salah satu yang diadukan adalah
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, Jumat (2/8/2024). Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar Alni. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Lumban Tori. Dalam formulir aduan,
Badung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) “Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara” di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selasa (30/7/2024). Kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ini diadakan untuk memperkuat sinergitas di antara
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 116-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Senin (29/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Petsya Laura Payokwa, sedangkan pihak yang diadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara, yaitu Netius Wonda, Yumenus Kogoya, Murni Penggu,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 107-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar, Selasa (30/7/2024) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Nurfa Damayanti Anggota DPRD Kabupaten Sinjai yang memberikan kuasa kepada Ahmad Marsuki dan Hisbullah. Salah satu
Palu, DKPP – Indonesia sejatinya mengalami problem dalam aspek etika. Hal ini pun terjadi pada penyelenggaraan Pemilu. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Rapat Evaluasi Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulteng di Kota Palu, Sulteng, Sabtu (27/7/2024). Dalam kesempatan ini, Ratna
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 111-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (23/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Eti Nurhayati yang memberikan kuasa kepada Agustian Effendi, Elit Nurlita Sari, Gatot Rachmat Slamet, dan Yogi Pajar Suprayogi. Pihak yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Ivon Kaderia Nimbafu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 10 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Rabu (24/7/2024). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Ivon Kaderia Nimbafu selaku Anggota
Raja Ampat, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 101-PKE-DKPP/V/2024 dan 105-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (18/7/2024). Perkara 101-PKE-DKPP/V/2024 diadukan oleh sepuluh orang pengurus partai politik di Kabupaten Raja Ampat, yaitu Mohammad