Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 233-PKE-DKPP/VIII/2019, Kamis (17/10/2019). Pengadu pada perkara tersebut adalah Kristianus Agapa. Ia merupakan Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Papua, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5 dari Daerah Pemilihan III Papua.
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengungkapkan jumlah penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) selama tahun 2019, sebanyak 1.662 personel dari jajaran KPU dan 705 dari jajaran Bawaslu. Hal ini disampaikan ketika memberikan keterangan dalam sidang uji materi Perkara Nomor 37/PUU-XVll/2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (17/10/2019). Dalam sidang tersebut, Harjono mengatakan bahwa, dalam UU Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo menghadiri Upacara Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota BPK RI Periode 2019-2024, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/10/2019). Anggota BPK yang diambil sumpahnya adalah Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., Ir. Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, ST, M.Eng., MH, CFrA., Dr. Achsanul
Jakarta, DKPP – Dugaan praktik politik uang terungkap dalam sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 225-PKE-DKPP/VIII/2019, pada Selasa (15/10/2019) malam. Perkara ini diadukan oleh Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Suaizisiwa Duha. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Pilipus Famazokhi Sarumaha. Dugaan praktik politik uang ini diungkapkan oleh
Jakarta, DKPP – DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 210-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa, (15/10/2019). Perkara ini diadukan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga yang memberikan Kuasa kepada Muslim Jaya Butar-Butar. Keduanya mengadukan 3 (tiga) Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Tiga Anggota
Jakarta, DKPP – Sistem multipartai selama 21 tahun era Reformasi dinilai belum memberikan hasil yang signifikan terhadap iklim demokrasi Indonesia. Demikian diungkapkan oleh Anggota DKPP Periode 2012-2017, Prof. Valina Singka Subekti ketika memberikan pidato dalam Upacara Pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (Fisip UI) di Kampus UI Salemba, Jakarta,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 289-PKE-DKPP/IX/2019, Jumat (11/10/2019). Sidang ini digelar melalui video conference, yang menghubungkan Kantor KPU RI di Jakarta dengan Kantor KPU Provinsi NTB di Kota Mataram. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Lalu Wiraksa, yang memberi kuasanya kepada Yandri Sudarso sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 292-PKE-DKPP/IX/2019 pada Kamis (10/10/2019). Perkara ini diadukan oleh Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Ronald Alexander Lumempouw. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Manado, Marwan Kawinda. Dalam pokok aduannya, Ronald menyebut
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 15 Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2019). Dalam sidang ini, terdapat dua penyelenggara Pemilu yang mendapat sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melanggar