Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan sebanyak 8 perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/6/2020) pukul 10.00 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada 24 penyelenggara pemilu yang menjadi Teradu dari lima perkara yang dibacakan putusannya. Salah satu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 46-PKE-DKPP/IV/2020 pada Kamis (4/6/2020) pukul 10.00 WIB. Perkara dengan nomor pengaduan 47-P/L-DKPP/IV/2020 ini diadukan oleh Untung Budi Setia yang kemudian disebut sebagai Pengadu. Pengadu mengadukan Dwi Budhi Prasetya, Edy Suprapto, Widodo, Raras Mulatsih,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 10-PKE-DKPP/I/2020 pada Selasa (2/6/2020), pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan Abdul Majid. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong, Tahir. Tahir diadukan karena diduga tidak jujur dalam sebagai penyelenggara pemilu karena masih terdaftar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 45-PKE-DKPP/IV/2020 pada Selasa (2/6/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara dengan nomor pengaduan 46-P/L-DKPP/IV/2020 ini diadukan Destiana Kristanti yang kemudian disebut sebagai Pengadu. Destiana mengadukan Sudihartono dan Is Sumarsono (Koordinator Sekretariat dan Ketua Bawaslu Kabupaten
Jakarta, DKPP – Berdasarkan Surat Keputusan (SK) 016/SK/K.DKPP/SET.03/V/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan DKPP Secara Virtual pada Masa Darurat Penanganan Pandemic Covid-19 yang ditandatangani oleh Ketua DKPP, Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si pada Rabu (6/5/2020) memutuskan untuk memberdayakan daring atau virtual dalam setiap sidang pemeriksaan yang dilakukan DKPP. Sejak tanggal 12 Mei hingga 19
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 33-PKE-DKPP/III/2020 pada Selasa (19/5/2020), pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh mantan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Dapil Sulsel 2 dari PDI Perjuangan, Novianus YL Patanduk. Ia mengadukan \enam Anggota KPU Provinsi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kedua pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 13-PKE-DKPP/I/2020 pada Senin (18/5/2020) pukul 10.00 WIB. Perkara dengan nomor pengaduan 02-P/L-DKPP/I/2020 ini diadukan oleh Simson Dan Mom, Yomer Balinal, Bis Lokbere, dan Elinus Balinol Mom yang kemudian disebut Teradu I –
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 32-PKE-DKPP/III/2020, Sabtu (16/5/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara dengan nomor pengaduan 30-P/L-DKPP/III/2020 ini diadukan oleh Serius Halu. Pengadu mengadukan Pilipus Famazokhi Sarumaha, Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagai Teradu. Ada tiga pokok aduan Pengadu. Pertama,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 40-PKE-DKPP/IV/2020 pada Jumat (15/5/2020) pukul 09.30 WIB. Perkara dengan nomor pengaduan 40-P/L-DKPP/III/2020 ini diadukan M. Hidayat dan Kenny yang memberikan kuasa kepada Catur Handoko. Hidayat dan Kenny mengadukan Ania Trisna, Syarifudin, Wahyu Hidayat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 37-PKE-DKPP/IV/2020 pada Jumat (15/5/2020), pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Harri Lumban Gaol. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundulan, yaitu Henri W. Pasaribu, Jahormat Lumbantoruan dan Efrida Purba. Ketiganya