Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan Putusan terhadap 12 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (18/12/2019) pukul 08.30 WIB. Dalam sidang, ini DKPP memberikan sanksi berupa Pemberhentian Jabatan dari Ketua kepada Ketua KPU Kota Bengkulu, Zaini, yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan Nomor Perkara 329-PKE-DKPP/XII/2019, di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Kamis (19 Desember 2019), pukul 09.00 WIB. Pengadu pada perkara te\rsebut adalah Budiyono yang memberikan Kuasa kepada Chandra Muliawan. Teradu pada perkara tersebut adalah Esti Nur Fathonah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan Putusan terhadap 12 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (18/12/2019) pukul 08.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan kegiatan “Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2019” sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DKPP dalam mengemban amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menerima, memeriksa, dan memutus pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sebagai wujud nyata melaksanakan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kamis (12/12/2019). Sidang pemeriksaan tersebut akan digelar untuk perkara nomor 322-PKE-DKPP/XI/2019 mulai pukul 09.00 WIB. Pengadu Perkara Nomor 322-PKE-DKPP/XI/2019 adalah Romulus Tindaon, Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Perindo.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk sembilan perkara di Kota Jayapura, Rabu (11/12/2019) dan Kamis (12/12/2019). Pada Rabu (11/12/2019), terdapat tiga perkara yang akan disidangkan, yaitu perkara 236-PKE-DKPP/VIII/2019, 311-PKE-DKPP/IX/2019 dan 328-PKE-DKPP/XI/2019. Ketiga perkara ini akan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Papua,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Tugas dan wewenang DKPP yakni menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, DKPP bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan terhadap tujuh (7) perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (4/12/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap untuk Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi, Budi Sunariyanto, yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan 7 Putusan terhadap 7 Perkara di ruang sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (4/12/2019) pukul 13.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (4/12/2019). Perkara yang disidangkan adalah perkara Nomor 315-PKE-DKPP/X/2019, yang diadukan oleh Amandus Ratason. Ia mengadukan delapan penyelenggara Pemilu di NTT, yakni lima komisioner KPU Kabupaten Sikka