Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/6/2022) pukul 09.30 WIB. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 22-PKE-DKPP/IV/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, pada Senin (30/5/2022) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan empat Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, yaitu Jaharudin Umar, Rauf Ali, Rahmad Mohi, Idris
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 21-PKE-DKPP/IV/2022 pada Jumat (27/5/2022) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Suaizisiwa Duha. Ia mengadukan Gunawan Suswantoro (Sekretaris Jendral Bawaslu) selaku Teradu I dan Feri Mulia Siagian (Kasek
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Ivan Astavan Manurung, dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (25/5/2022). Ivan Astavan Manurung menjadi Teradu dalam dugaan pelanggaran KEPP dengan nomor perkara 18-PKE-DKPP/IV/2022.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan dari perkara nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (25/5/2022) pukul 09.30 WIB. Teradu dalam perkara ini adalah Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Ivan Astavan Manurung. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan perkara ini telah
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 20-PKE-DKPP/IV/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Rabu (25/5/2022) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Rosma. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Tolitoli, Irwan B.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 19-PKE-DKPP/IV/2022 di kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kota Ambon, Selasa (24/5/2022) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Hendrik Notanubun dan Erwin A. Far Far. Para Pengadu mengadukan Syarif Mahulauw, Ismudin Booy, Jainudim Solissa,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Nurmi selaku Ketua merangkap Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (18/5/2022). Perkara yang dibacakan putusannya dalam sidang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan dari perkara nomor 17-PKE-DKPP/III/2022 dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (18/5/2022) pukul 09.30 WIB. Teradu dalam perkara ini adalah enam penyelenggara pemilu dari KIP Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari Ketua, empat Anggota, dan Sekretaris
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik kepada lima penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (11/5/2022). Perkara yang dibacakan putusannya dalam sidang ini hanya satu saja, yaitu perkara nomor 16-PKE-DKPP/III/2022 dengan Teradu Ketua