Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 152-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis (29/8/2024) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan Ahmad Sulaeman. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Subang Imanudin sebagai Teradu I dan Anggota KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kedua perkara tersebut yaitu perkara Nomor 124-PKE-DKPP/VII/2024 dan 143-PKE-DKPP/VII/2024 akan digelar secara terpisah pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024. 1. Perkara Nomor 124-PKE-DKPP/VII/2024 Sidang pemeriksaan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 153-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Kamis (29/8/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Abdul Rahman. Ia mengadukan Idrus, Iskandar Lembah, Muhammad Musba, Alfaqih Muqaddam Alhabssi, dan Haris Lawisi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Meiky Hilmansyah karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (26/8/2024). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Meky Helmansyah selaku
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 134-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (23/8/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Setiadharma yang memberikan kuasa kepada Nasrullah dan Rahmat. Ia mengadukan Ketua dan Anggotq KPU Provinsi Jawa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada empat penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan sebanyak delapan perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (19/8/2024). Empat penyelenggara Pemilu tersebut berstatus Teradu dalam dua perkara, yaitu perkara Nomor 77-PKE-DKPP/V/2024 dan 113-PKE-DKPP/VII/2024. Pada perkara
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak tiga perkara di Kota Jambi, Provinsi Jambi, pada 21-22 Agustus 2024. Ketiga perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 121-PKE-DKPP/VII/2024, 123-PKE-DKPP/VII/2024, dan 167-PKE-DKPP/V/2024, akan diperiksa secara terpisah pada periode 21-22 Agustus 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 126-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, pada Rabu (21/8/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Caleg DPRD Kota Pangkalpinang dari Partai Demokrat, Rosdiansyah Rasyid yang memberikan kuasa kepada Khairul
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap lima perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Jayapura. Kelima perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 95-PKE-DKPP/V/2024, 117-PKE-DKPP/VI/2024, 138-PKE-DKPP/VII/2024, 144-PKE-DKPP/VII/2024 dan 166-PKE-DKPP/VII/2024, akan diperiksa secara terpisah di Kota Jayapura pada periode 19-23 Agustus 2024. Berikut rincian mengenai kelima perkara tersebut:
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 118-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, pada Kamis (15/8/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh M. Tahir yang memberikan kuasa kepada Rahmansyah Fikriadin. Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten