Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 66-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP pada Jumat (14/2/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Fanly Katili, Warsito Kasim, dan Akbarul Muhith Nawawi. Sementara pihak yang diadukan adalah ketua dan anggota Bawaslu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (13/2/2025), pukul 10.00 WIB. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 54-PKE-DKPP/I/2025 dan 51-PKE-DKPP/I/2025. Dalam dua perkara ini, DKPP akan memeriksa 12 penyelenggara pemilu dari KPU Kabupaten Buton
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 62-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (13/2/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Amus Besan yang memberikan kuasa kepada Ahmad Belasa. Pengadu mengadukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Buru, yaitu: Walid Asis (ketua),
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 256-PKE-DKPP/X/2024 secara hibrida di Kantor KIP Provinsi Aceh dan Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Arwansyah Sambo yang memberikan kuasa kepada Muhammad Rifa’i Manik dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Abdul Muin Wengkeng. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (10/2/2025). “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Abdul Muin Wengkeng
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, Helius Udaya. Sanksi dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap lima perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (11/2/2025). “Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I Helius Udaya selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (12/2/2025), pukul 09.00 WIB. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 52-PKE-DKPP/I/2025, 53-PKE-DKPP/I/2025, dan 58-PKE-DKPP/I/2025. Dalam tiga perkara ini, DKPP akan memeriksa delapan penyelenggara Pemilu dari KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 42-PKE-DKPP/I/2025 secara virtual, Rabu (12/2/2025), pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Jerry Hartawan yang memberikan kuasa kepada Rediston Sirait. Principal dan kuasanya mengadukan empat orang yang satu di antaranya adalah Ketua Bawaslu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (11/2/2025), pukul 10.00 WIB. Dua perkara tersebut bernomor 7-PKE-DKPP/I/2025 dan 39-PKE-DKPP/I/2025, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2024 Perkara ini diadukan oleh Samaun Dahlan yang memberikan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (10/2/2025), pukul 09.00 WIB. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 12-PKE-DKPP/I/2025 dan 46-PKE-DKPP/I/2025. Dalam dua perkara ini, DKPP akan memeriksa 20 penyelenggara Pemilu dari empat instansi, yaitu