Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, Zainul Muttaqin. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap 9 perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (3/3/2025). “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Zainul Muttaqin selaku Anggota KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua dan tiga Anggota KPU Kota Banjarbaru karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Jumat (28/2/2025). “Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Kedua perkara tersebut yaitu perkara nomor 225-PKE-DKPP/IX/2024 dan 207-PKE-DKPP/IX/2024 yang pemeriksaannya akan disidangkan pada 25 dan 26 Februari 2025 di kantor KPU Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Dua perkara tersebut yakni Nomor 259-PKE-DKPP/X/2024 dan 273-PKE-DKPP/X/2024, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 259-PKE-DKPP/X/2024 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan pada Selasa (25/2/2025) pukul 09.00
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Mapolda Papua, Kota Jayapura. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 255-PKE-DKPP/X/2024 dan 257-PKE-DKPP/X/2024. Berikut rincian terkait dua perkara tersebut. 1. Perkara Nomor 255-PKE-DKPP/X/2024 Perkara ini akan dilaksanakan pada Selasa (25/2/2025) pukul 10.00
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang. Kedua perkara tersebut, yakni Nomor 246-PKE-DKPP/X/2024 dan 60-PKE-DKPP/I/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 25 – 26 Februari 2025. Rincian Perkara Perkara Nomor 246-PKE-DKPP/X/2024
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 241-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Manokwari, Selasa (25/2/2025) pukul 09.00 WIT. Pengadu dalam perkara ini adalah Manuael Horna dan Bahmudin Fimbay yang memberikan kuasa kepada Pipin Susandi Januar, Jefri Bernadus dan Mahyuddin.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas dan sejumlah jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 9-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (21/2/2025) pukul 09.00 WIB. Beberapa jajaran Panwascam tersebut adalah Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 278-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bandung, Rabu (19/2/2025) pukul 09.00 WIB. Selaku pengadu dalam perkara ini adalah Firmansyah. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Garut, yaitu: Dian Hasanudin (ketua), Dedi Rosadi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) secara Hibrida di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta dan Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang. Ketiga perkara tersebut yaitu perkara Nomor 252-PKE-DKPP/X/2024, 269-PKE-DKPP/X/2024, dan 320-PKE-DKPP/XII/2024 akan digelar secara terpisah pada