Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 67-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (31/5/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdul Sarwanto Priadhi, Ariantono, Fitrian Puji Istriatno, Nasir Salsa, dan Dhyan Kartika Wulandari selaku Ketua dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Surabaya, Jawa Timur. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 69-PKE-DKPP/V/2024 dan 71-PKE-DKPP/V/2024. Rencananya, kedua perkara ini akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, agenda
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak tiga perkara pada 30 – 31 Mei 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado. 1. Perkara Nomor 50-PKE-DKPP/III/2024 Sidang pertama akan digelar pada Kamis (30/5/2024) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pukul 09.00
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (28/5/2024). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Masridah Badwie selaku Anggota
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 98-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, pada Senin (27/5/2024) pukul 11.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Yusuf Buka memberikan kuasa kepada Dian Farizka, Moin Tualeka, Wahyudi, dan kawan-kawan. Yusuf mengadukan Ketua
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (22/5/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh perempuan berinisial CAT, yang memberikan kuasa Aristo Pangaribuan, Uli Pangaribuan, Abdul Toni, dkk. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 58-PKE-DKPP/IV/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, pada Senin (20/5/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Bangun Jaya yang memberikan kuasa kepada Jhohan Adhi Ferdian. Ia mengadukan Sobarian, Margarita, Tri Pertiwi,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 55-PKE-DKPP/IV/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (20/5/2024) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Abdul Salam Pua Ndelu. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nagekeo yakni Fransiskus Huber Waso, Fransiskus
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor KPU Sumatera Utara, Kota Medan, pada Jumat (17/5/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ifrizal, ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi Lindawati. Teradu yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 14 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (14/5/2024). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Iqbal Suliansyah selaku Anggota KIP Kota Langsa terhitung