Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Kota Padangsidimpuan, Parlagutan Harahap, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (21/4/2025). “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Parlagutan Harahap selaku Anggota KPU Kota Padangsidimpuan terhitung sejak putusan ini dibacakan,”
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Kota Batam, pada 23-24 April 2025. Dua perkara tersebut, masing-masing bernomor 314-PKE-DKPP/XII/2024 dan 16-PKE-DKPP/I/2025, dengan rincian sebagai berikut: Perkara Nomor 314-PKE-DKPP/XII/2024 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan pada Rabu (23/4/2025) Pukul 10.00
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 34-PKE-DKPP/I/2025 dan 67-PKE-DKPP/II/2025 yang akan digelar secara terpisah pada 23 dan 24 April 2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Rinciannya sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 34-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (22/4/2025), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Samaun Dahlan yang memberikan kuasa kepada delapan orang, di antaranya adalah M. Yasin Djamaludin, Jansen E. Sihaloho, dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dua perkara tersebut yang masing-masing bernomor 298-PKE-DKPP/XI/2024 dan 311-PKE-DKPP/XII/2024, akan diperiksa secara terpisah pada 23 dan 24 April 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 298-PKE-DKPP/XI/2024 Sidang pemeriksan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada 23 – 24 April 2025. Tiga perkara tersebut yakni Nomor 316-PKE-DKPP/XII/2024, 36-PKE-DKPP/I/2025, dan 322-PKE-DKPP/XII/2024, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 316-PKE-DKPP/XII/2024 dan 36-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 318-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kamis (17/4/2025) pukul 09.00 WITA. Pengadu dalam perkara ini adalah Wiramaya Arnadi yang memberikan kuasa kepada Hamzani Ahkam. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Lombok
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 301-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (17/4/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Yusuf Sya’roni. Sedangkan pihak teradu adalah Anggota KPU Kabupaten Kediri, Moh. Isnaini. Pengadu mendalilkan teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Garut Dian Hasanudin dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (14/4/2025). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada teradu I Dian Hasanudin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Garut terhitung sejak putusan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 290-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Kamis (17/4/2024) pukul 10.00 WIB. Tarmizi selaku pengadu dalam perkara ini mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bintan, Haris Daulay, karena diduga telah menetapkan caleg dari