Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 26-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor DKPP Jakarta, pada Rabu (7/5/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Aizan dan Jecky Haryanto. Para pengadu mengadukan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (Teradu I), beserta enam anggotanya yakni
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan bahwa putusan DKPP yang telah memberhentikan penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bersifat final dan mengikat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 458 (Ayat) 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga tidak ada mekanisme atau upaya hukum lainnya yang bisa membatalkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada tiga penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (5/5/2025). “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu I, Radikal Mokodompit selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, teradu II Neila Montolalu, dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 8-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor DKPP Jakarta, pada Selasa (6/5/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Armen Sanusi Harahap yang memberikan kuasa kepada Irwansyah Putra Nasution, Raisa Fahniadi Setiawan, Husein Harahap, dan kawan-kawan. Pengadu mengadukan Ketua
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 47-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Jumat (2/5/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Djohan Parangka. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Zenith TM Anaada beserta dua anggotanya, yaitu:
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan dua sanksi sekaligus kepada Ketua KPU Kabupaten Kaur, Muklis Ariyanto, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (28/4/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada teradu I, Muklis Ariyanto, selaku Ketua merangkap Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 14-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Rabu (30/4/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Antonius, Agus Supriyanto, dan Faiqul Marom. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, Chaidir
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Pulau Taliabu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Rabu (30/4/2025), pukul 09.00 WIT. Lima dari delapan penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 282-PKE-DKPP/XI/2024, 304-PKE-DKPP/XII/2024, dan 20-PKE-DKPP/I/2025 yang akan digelar secara terpisah pada 30 April dan 2 Mei 2025 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Rinciannya sebagai berikut: Perkara Nomor 282-PKE-DKPP/XI/2024
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Empat perkara yang masing-masing bernomor 10-PKE-DKPP/I/2025, 23-PKE-DKPP/I/2025, 40-PKE-DKPP/I/2025 dan 118-PKE-DKPP/II/2025, akan diperiksa secara terpisah pada tanggal 28 April – 2 Mei 2025. Rinciannya sebagai berikut: Perkara Nomor