Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 136-PKE-DKPP/IV/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Iwan Kurniawan Niode yang memberikan kuasa kepada Arsi Divinubun. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Hardin Halidin
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 111-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Lampung, pada Jumat (13/6/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ahmad Basri. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Agus Tomi (teradu I), berikut dua anggotanya yaitu:
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (10/6/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I,Paskalis Semunya, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua Barat; Teradu II, Abdul Halim
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan tidak pernah menolak penyampaian aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang disampaikan ke DKPP, termasuk aduan yang disampaikan oleh Yayasan Dewi Keadlian Indonesia. Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan, hal ini telah berlangsung selama hampir 13 tahun DKPP berdiri. “Kami selalu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Anggota KPU Kota Surakarta, Bambang Christanto dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (2/6/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada teradu Bambang Christanto selaku Anggota KPU Kota Surakarta, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada 3 – 4 Juni 2025. Dua perkara tersebut yakni Nomor 75-PKE-DKPP/II/2025 dan 141-PKE-DKPP/IV/2025, akan disidangkan di hari yang berbeda. Berikut ini rinciannya: 1. Perkara Nomor
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada 3 – 4 Juni 2025. Dua perkara tersebut yakni Nomor 71-PKE-DKPP/II/2025 dan 79-PKE-DKPP/II/2025, akan disidangkan di hari yang berbeda. Berikut ini rinciannya: 1. Perkara
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 82-PKE-DKPP/II/2025 secara hibrida di Ruang Sidang DKPP, Jakarta dan Kantor Panwaslih Provinsi Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Rabu (28/5/2025) pukul 11.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen, Agusni, dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 22-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (27/3/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Alfa Febri Ramadhan yang memberikan kuasa kepada Yudhistira Firmansyah dan Dede Sulaemann. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi,Yati Enoch. Kedua sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan atas tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (26/5/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua