Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan terhadap tujuh (7) perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (4/12/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap untuk Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi, Budi Sunariyanto, yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan 7 Putusan terhadap 7 Perkara di ruang sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (4/12/2019) pukul 13.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (4/12/2019). Perkara yang disidangkan adalah perkara Nomor 315-PKE-DKPP/X/2019, yang diadukan oleh Amandus Ratason. Ia mengadukan delapan penyelenggara Pemilu di NTT, yakni lima komisioner KPU Kabupaten Sikka
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (4/12/2019). Perkara yang disidangkan adalah perkara Nomor 298-PKE-DKPP/IX/2019 yang diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Abdul Hanan, Usman Faesal, Lalu Fauzan Hadi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.Tugas dan wewenang DKPP yakni menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, DKPP bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan terhadap sembilan (9) perkara di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (27/11/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada dua penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 314-PKE-DKPP/X/2019, sidang bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/11/2019), pukul 09.00 WIB. Pengadu pada perkara tersebut adalah Ahmad Sulaeman. Sedangkan Teradunya adalah Ketua dan Anggota KPU Kab. Subang masing-masing atas nama Suryaman, Ratih
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 314-PKE-DKPP/X/2019, sidang bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/11/2019), pukul 09.00 WIB. Pengadu pada perkara tersebut adalah Ahmad Sulaeman. Sedangkan Teradunya adalah Ketua dan Anggota KPU Kab. Subang masing-masing atas nama Suryaman, Ratih
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan 9 Putusan terhadap 9 Perkara di ruang sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (27/11/2019) pukul 13.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar lima (5) sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Jayapura. Rencananya, sidang kelima perkara tersebut akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jl. Berdikari No. 2 Taman Imbi, Jayapura. Rabu (27/11/19) sidang pemeriksaan untuk Perkara Nomor 232-PKE-DKPP/VIII/2019, pukul 13.30 WIT dan 253-PKE-DKPP/VIII/2019, pukul