Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 192-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (15/10/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Silsilah Kasih Putra Abadi Halawa. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Garut karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan atas tiga perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (13/10/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 189-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Rabu (15/10/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Zulkifli. Ia mengadukan Ketua KIP Aceh, Agusni, beserta enam Anggotanya yaitu; Iskandar Agani, Ahmad Mirza
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 190-PKE-DKPP/IX/2025 secara konferensi video di Polda Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa, (14/10/2025) Pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Kadir Salwey, Nataniel Wanaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, Adi Susanto, dalam sidang pembacaan putusan atas delapan perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025). Adi Susanto juga dijatuhi sanksi lain berupa peringatan keras terakhir oleh DKPP. Kedua sanksi ini dijatuhkan DKPP untuk
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 191-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, pada Kamis (9/10/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Muhammad Taufik Koriyanto yang memberi kuasa kepada Adhel
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 187-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, pada Kamis (9/10/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Kahar Sahidadi. Ia mengadukan Anggota KPU Kota Gorontalo, Junaidi Yusrin. Menurut pengadu, saat ini teradu menjadi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuka penerimaan masukan atau tanggapan masyarakat terhadap 76 nama calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat untuk periode 2025-2026. Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyampaikan bahwa dalam kurun lima hari, pihaknya akan mengumumkan 76 nama calon TPD unsur masyarakat periode 2025-2026 di laman dkpp.go.id dan semua akun media
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada delapan penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan atas enam perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (6/10/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I, Isai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 106-PKE-DKPP/III/2025 dan 184-PKE-DKPP/VIII/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 30 September dan 1 Oktober 2025, dengan rincian