Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan untuk tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025). Enam penyelenggara pemilu yang menerima sanksi peringatan keras itu adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian jabatan Koordinator Divisi (Kordiv) kepada Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Nurhalina, selaku Teradu III dalam nomor 162-PKE-DKPP/VI/2025 dan Teradu V dalam perkara 183-PKE-DKPP/VIII/2025. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan atas lima perkara yang digelar di Ruang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 197-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Kota Serang, pada Rabu (22/10/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh seorang perempuan berinisial DPA. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Serang, AK. Pengadu mendalilkan teradu menelantarkan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 193-PKE-DKPP/IX/2025 di Markas Polda Sulawesi Barat, Kota Mamuju, pada Kamis (16/10/2025), pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Hasri Salam dan Ardi Trisandi. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Nasrul Muhayyang. Sebagai teradu,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 192-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (15/10/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Silsilah Kasih Putra Abadi Halawa. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Garut karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan atas tiga perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (13/10/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 189-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Rabu (15/10/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Zulkifli. Ia mengadukan Ketua KIP Aceh, Agusni, beserta enam Anggotanya yaitu; Iskandar Agani, Ahmad Mirza
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 190-PKE-DKPP/IX/2025 secara konferensi video di Polda Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa, (14/10/2025) Pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Kadir Salwey, Nataniel Wanaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, Adi Susanto, dalam sidang pembacaan putusan atas delapan perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025). Adi Susanto juga dijatuhi sanksi lain berupa peringatan keras terakhir oleh DKPP. Kedua sanksi ini dijatuhkan DKPP untuk
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 191-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, pada Kamis (9/10/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Muhammad Taufik Koriyanto yang memberi kuasa kepada Adhel