Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadwalkan pemeriksaan tambahan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Provinsi Papua. Sidang pemeriksaan kedua perkara tersebut akan dilaksanakan secara terpisah pada 18 – 19 Juni 2025 di Polda Papua, Jayapura. Kedua perkara ini melengkapi empat perkara lain yang lebih dahulu dijadwalkan dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua penyelenggara pemilu, yakni: Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang, Rita Afrianti, dan Anggota KPU Kabupaten Madiun, Luky Noviana Yuliasari. Keduanya terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi pemberhentian tetap dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk sebelas perkara
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/6/2025) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Mirwan dari lembaga Elhan RI. Mirwan mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar, Nellyati, beserta dua Anggotanya, Zahlul
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Keempat perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 87-PKE-DKPP/II/2025, 92-PKE-DKPP/II/2025, 94-PKE-DKPP/II/2025, dan 95-PKE-DKPP/II/2025, akan digelar secara terpisah pada 17- 20 Juni 2025. Rinciannya sebagai berikut: 1.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 136-PKE-DKPP/IV/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Iwan Kurniawan Niode yang memberikan kuasa kepada Arsi Divinubun. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Hardin Halidin
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 111-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Lampung, pada Jumat (13/6/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ahmad Basri. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Agus Tomi (teradu I), berikut dua anggotanya yaitu:
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (10/6/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I,Paskalis Semunya, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua Barat; Teradu II, Abdul Halim
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan tidak pernah menolak penyampaian aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang disampaikan ke DKPP, termasuk aduan yang disampaikan oleh Yayasan Dewi Keadlian Indonesia. Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan, hal ini telah berlangsung selama hampir 13 tahun DKPP berdiri. “Kami selalu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Anggota KPU Kota Surakarta, Bambang Christanto dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (2/6/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada teradu Bambang Christanto selaku Anggota KPU Kota Surakarta, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada 3 – 4 Juni 2025. Dua perkara tersebut yakni Nomor 75-PKE-DKPP/II/2025 dan 141-PKE-DKPP/IV/2025, akan disidangkan di hari yang berbeda. Berikut ini rinciannya: 1. Perkara Nomor