Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan dari 17 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Dalam sidang ini, DKPP mengeluarkan sanksi berupa pemberhentian tetap bagi tiga penyelenggara Pemilu, yaitu Moris Cerulo, Awal Rahmadi dan Faisal Rahman.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 17 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (11/9/2019) pukul 13.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah diperiksa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor: 237-PKE-DKPP/VIII/2019, pada Jumat (6/9/2019) pukul 09.00 WITA di KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Perkara 237-PKE-DKPP/VIII/2019 diadukan oleh Adhariani yang merupakan seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yakni, Azhar Ridhani.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kota Jayapura, Provinsi Papua, yaitu nomor perkara 137-PKE-DKPP/VI/2019; 200-PKE-DKPP/VIII/2019; 201-PKE-DKPP/VIII/2019, 202-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 260-PKE-DKPP/VIII/2019. Perkara nomor 137-PKE-DKPP/VIII/2019 diadukan oleh pertama Elinus Balinol Mom dan kedua Awenws Iminkawak. Pengadu mengadukan lima orang penyelenggara pemilu, Ketua dan Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk tiga perkara di Provinsi Sumatera Utara pada Senin (2/9/2019) dan Selasa (3/9/2019), yaitu perkara nomor 247-PKE-DKPP/VIII/2019, 225-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 248-PKE-DKPP/VIII/2019.Perkara nomor 247-PKE-DKPP/VIII/2019 diadukan oleh Muhammad Tohir Munte. Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 11 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2019) pukul 13.20 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan rehabilitasi nama baik atau rehabilitasi bagi 51 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 11 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2019) pukul 13.00 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah diperiksa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor perkara 206-PKE-DKPP/VII/2019, pada Selasa (27/8/2019), pukul 09.00 WIB. Perkara tersebut diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau. Para Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Siak, yakni Ahmad Rizal, Agus Haryanto, Susilo, Berlian Littaqwa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 16 Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2019). Sidang ini menyertakan 76 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam 16 perkara yang dibacakan, mulai
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 16 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2019) pukul 13.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara telah diperiksa sebelumnya, baik melalui sidang di