Jurnal Etika dan Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terbit rutin sejak tahun 2015, terdaftar di lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Internasional Standar Serial Number (p-ISSN) 2460-0911 dan dalam proses pendaftaran akreditasi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.Dalam Rangka Penerbitan Jurnal edisi ketiga belas (Vol 4 nomor 1 Juni 2018), Redaksi
Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan pada Rabu (2/1/2019) pada pukul 13.30 WIB. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat. Menurut Kepala Bagian Administrasi Umum DKPP Yusuf, perkara-perkara yang akan diputus merupakan hasil pemeriksaan di tahun 2018. Ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyampaikan Laporan Kinerja (Lakin) DKPP RI 2017, Selasa (19/12/2017) pukul 13.00 WIB. Acara bertempat di Royal Kuningan Hotel, Jalan Jl. Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi, Jakarta Selatan. Acara tradisi tahunan yang biasa diselenggarakan di akhir tahun ini rencananya akan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof
Jakarta, – DKPP Akan menggelar sidang kode etik KPU Kabupaten Jayapura, PPD, dan Panwas Kab. Jayapura, serta Bawaslu Provinsi Papua pada Kamis (14/9/2017) pukul 10.00 WIT. Pengadunya, Arsi Divinubun kuasa dari Ireneus Liku Wattan Bolly, Tim Pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Jayapura Yanni-Zadrak Apasedanya. Sidang ini merupakan lanjutan sidang kedua, dengan agenda pemeriksaan. Jumlah Teradu cukup
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang kode etik Anggota KIP Aceh Tenggara Budiman Pasaribu, Selasa 10 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB, ini. Rencananya sidang ini melalui video conference, ketua majelis berada di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dan anggota majelis serta pihak beperkara di Bawaslu Aceh. Pengadu dalam perkara ini, Dedy
*** 764 Penyelenggaraa Pemilu Diadukan Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerima sebanyak 159 pengaduan (per 9 Maret 2017) selama tahapan pelaksanaan Pemilukada serentak 2017. Pengaduan tersebut hasil rekapitulasi Sekretariat Biro Administrasi DKPP dari tahun 2016 dan 2017. Dari 159 pengaduan, ada enam jenis tahapan yang diadukan ke DKPP. Jenis-jenis tersebut antara lain
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjelaskan bahwa pengaduan LSM Progres belum memenuhi syarat untuk naik sidang. Kronologisnya sebagai berikut: Pada tanggal 15 Desember 2015 Pengadu atas nama Bambang Susilo datang langsung ke DKPP untuk mengadukan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kab. Kendal terkait lolosnya Paslon atas nama Masrur Maskur (calon Wakil Bupati Kab. Kendal).
Jakarta, DKPP – Selama lima tahun, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 2.578 perkara. Jumlah tersebut berasal dari pengaduan yang berkaitan dengan Pemilukada 2012-2014, Pemilu Legislatif, Pilpres, Pemilukada serentak 2015, dan 2017. Namun ada pula yang tidak ada hubungannya dengan tahapan Pemilu. “Total jumlah Pengadu dari tahun
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya atas nama Muhammad Jakfar, Selasa (9/8). Bertempat di kantor Bawaslu provinsi Aceh, Jl Elang nomor 1 Gampung Atuek Pahlawan. Pemeriksaan akan digelar dengan dipimpin langsung oleh anggota DKPP Endang
Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) pada Pilkada serentak 2017 dengan jumlah kabupaten/kota terbanyÂak. Provinsi ini akan menyelenggarakan 20 pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Daerah yang akan menggelar Pilkada serentak di Aceh meliputi Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kota Sabang, Kab. Aceh Besar,