DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kolaka Timur Terkait Identitas Bapaslon

Aktivitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 181-PKE-DKPP/XI/2020 pada Kamis (4/2/2020). Perkara ini diadukan oleh Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kolaka Timur, Adly Yusuf Saepi. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kab. Kolaka Timur yakni Suprihaty Prawaty Nengtias, Anhar, Sutomo,

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangsel Soal Tindaklanjut Laporan

Aktivitas

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 2-PKE-DKPP/I/2021. Perkara ini diadukan oleh Rivaldi yang memberikan kuasanya kepada Munatsir Mustarman. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disebut Bawaslu Tangsel), yakni Muhamad Acep, Ahmad Jajuli, Slamet Santosa, Karina

DKPP Periksa KPU Dan Bawaslu Kab. Solok Terkait Syarat Kesehatan Paslon

Aktivitas

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 172-PKE-DKPP/XI/2020. Perkara ini diadukan oleh Iriadi DT. Tumanggung melalui kuasanya Ganefri Indra Yanti dan Syaiwat Hamli. Teradu perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Solok yakni, Gadis M, Jons Manedi, Yusrial,

Jumat 5 Februari 2021, DKPP Akan Periksa KPU Dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020 dan 146-PKE-DKPP/XI/2020. Kedua perkara ini diadukan oleh Chaerul Anwar Natsir melalui kuasanya Jou hasyim Waimahing, Sudharmono K Lewa, Muhammad Boli RM, dan Yahya Ola Lelang Onen. Untuk perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, mereka