RILIS DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 95-PKE-DKPP/IX/2020 yang akan digelar pada Jumat (9/10/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Sukirman. Ia mengadukan Imam Nurhakim, Joko Prabowo, Setiawati, Misrad, dan Teguh Irawanto selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
RILIS DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 98-PKE-DKPP/IX/2020 pada Jumat (9/10/2020) pukul 08.30 WITA. DKPP akan memeriksa Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, Anwar Laga. Dia diadukan oleh Serni Pindan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja. Pokok aduan terkait
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan nama calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) Unsur Masyarakat dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu Dr. Otong Rosadi, SH., M.H., periode 2020-2021 untuk mendapat masukan dari masyarakat. Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan, Dr. Otong Rosadi, SH., M.H. akan diumumkan sebagai calon TPD PAW
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa I Gede Krisna Adi Widana selaku Anggota KPU Kabupaten Karangasem dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 93-PKE-DKPP/IX/2020 pada Selasa (6/10/2020). Pengadu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem. Pokok perkara yang diadukan yakni terkait dugaan rangkap
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 91-PKE-DKPP/IX/2020 pada Sabtu (3/10/2020) pukul 09.00 WITA di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa, yaitu Syamsihidayat, Ruslan, Lukman Hakim, Hamdan dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 92-PKE-DKPP/IX/2020 yag digelar pada Jumat (2/10/2020) pukul 09.00 WIT. Sidang ini diadukan oleh Alan Hasan. Ia mengadukan delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Halmahera Selatan, yang terdiri dari lima Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020 pada Selasa (29/9/2020) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini yakni H. Fakhrizal, H. Genius Umar, dan Haris Satrio. Pengadu adalah Bakal Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Perseorangan Provinsi Sumatera Barat serta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali memeriksa lima penyelenggara pemilu dari Kabupaten Sragen dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 87-PKE-DKPP/IX/2020 pada Senin (28/9/2020) pukul 09.00 WIB. Lima penyelenggara pemilu yang akan diperiksa adalah Dwi Budhi Prasetya, Edy Suprapto, Widodo, Raras Mulatsih DK, Khoirul Huda (Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/IX/2020 pada Jumat (25/9/2020) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh mantan staf Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Wahyudin A. Gobel. Ia mengadukan lima penyelenggara pemilu, yang terdiri dari empat penyelenggara pemilu dari Bawaslu Kabupaten Pohuwato
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 3 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (23/9/2020) pukul 08.30 WIB. Tiga perkara yang dibacakannya adalah perkara nomor 72-PKE-DKPP/VII/2020, 82-PKE-DKPP/VIII/2020, dan 84-PKE-DKPP/VIII/2020. Tiga perkara tersebut melibatkan 14 penyelenggara pemilu yang berstatus sebagai Teradu. Dalam