Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 83-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (8/7/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Garisah Idharul Haq. S. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fatiah (Teradu I),
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara 150-PKE-DKPP/V/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (3/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Jusalim Sammak dari Partai Gelora. Sedangkan pihak yang diadukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar, Nelliaty, beserta dua Anggota
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 61-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (3/7/2025) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Sulaiman. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, beserta dua anggotanya yaitu, Johnson dan A Muh
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua dan dua Anggota KPU Kota Jayapura karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (30/6/2025). “Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada 2-3 Juli 2025. Kedua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 85-PKE-DKPP/II/2025 dan 86-PKE-DKPP/II/2025 akan diperiksa secara terpisah pada 2-3 Juli 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Ketiga perkara tersebut dengan nomor 112-PKE-DKPP/III/2025, 140-PKE-DKPP/IV/2025, dan 148-PKE-DKPP/V/2025 akan digelar secara terpisah pada 2- 3 Juli 2025. Rinciannya sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 112-PKE-DKPP/III/2025
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 137-PKE-DKPP/IV/2025 dan 146-PKE-DKPP/IV/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 30 Juni dan 1 Juli 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 137-PKE-DKPP/IV/2025 Sidang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringtan keras kepada Anggota KPU RI, Idham Holik karena melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (23/6/2025). “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu V,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 3-PKE-DKPP/I/2025 secara hibrida di Ruang Sidang DKPP, Jakarta dan Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, pada Rabu (25/6/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Albert yang memberikan kuasa kepada Abdul Karim. Pengadu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 55-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, pada Rabu (25/6/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Sukma Wijaya. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kota Pangkal Pinang, Imam Ghozali (teradu I)