Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 5 (lima) perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/3/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa enam penyelenggara pemilu Kab. Manokwari Selatan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 182-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Selasa (2/3/2021). Enam penyelenggara pemilu ini terdiri dari lima Anggota KPU Kab. Manokwari Selatan dan seorang dari Bawaslu Kab.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk dua perkara, yaitu nomor 84-PKE-DKPP/II/2021 dan 85-PKE-DKPP/II/2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Selasa (2/3/2021). Kedua perkara tersebut akan diperiksa dalam satu sidang oleh DKPP secara bersamaan pada Selasa (2/3/2021). Perkara 84-PKE-DKPP/II/2021
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk dua perkara yaitu, Perkara Nomor 37-PKE-DKPP/I/2021 dan 42-PKE-DKPP/I/2021. Perkara Nomor 37-PKE-DKPP/I/2021 diadukan Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa yang memberikan Kuasa kepada Abd. Mirsad Buimin, dkk. Pengadu mengadukan Budiman Maliki, Taufik Hidayat, Wilianita Selvina, Olivia
Jakarta, DKPP − Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/I/2021. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Sukri yang memberikan kuasa kepada Akhmadi dan Sarwadi. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, yaitu Adi Purmanto, Deni Hartawan, dan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 47-PKE-DKPP/II/2021, Senin (1/3/2021). Perkara ini diadukan oleh Riza Zuhelmy yang memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat. Pengadu mengadukan Mukhlasin dan M. Hary Rubianto (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis) selaku Teradu I dan II.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 10 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2021) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton, Wa Ode Lestiana dalam perkara 185-PKE-DKPP/XII/2020.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 20-PKE-DKPP/I/2021. Perkara ini diadukan oleh Novly Bernado Thyssen. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Surabaya yakni, Muhammad Agil Akbar, Hadi Margo Sambodo, Yaqup Baliyya Al Arif, Usman, dan Hidayat masing-masing sebagai Teradu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 35-PKE-DKPP/I/2021, Jumat (26/2/2021). Perkara ini diadukan oleh H. Nasrul Ulum dan H. Eki Baihaki melalui kuasanya Didi Sumardi, dkk. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Serang yakni Yadi, Sulyatarudin, Abdurrohman, Ari Setiawan,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 53-PKE-DKPP/II/2021 dan 88-PKE-DKPP/II/2021 pada Kamis (25/2/2021). Perkara 53-PKE-DKPP/II/2021 diadukan oleh Thaib Djalaluddin dan Noverius Agustinus Bulango melalui kuasanya Abdullah Adam dan Muntasir Abd Latif sebagai Pengadu. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU