Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 182-PKE-DKPP/VIII/2024 di Kantor KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Yogyakarta, Kamis (5/9/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Khanafi Jazuli, yang mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar. Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tiga penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (2/9/2024). Tiga penyelenggara Pemilu yang dijatuhi sanksi Pemberhentian Tetap oleh DKPP adalah Anggota KPU Kota Bandar Lampung Fery
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Surabaya. Ketiga perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 132-PKE-DKPP/VII/2024, 141-PKE-DKPP/VII/2024, dan 174-PKE-DKPP/VIII/2024, akan diperiksa secara terpisah di Kota Surabaya pada 4-5 September 2024. Berikut rincian mengenai kelima perkara tersebut: 1. Perkara Nomor
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 137-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (3/9/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Usman, Ermawati, dan Ananda Ratu Tia. Para Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Binjai
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 152-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis (29/8/2024) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan Ahmad Sulaeman. Ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Subang Imanudin sebagai Teradu I dan Anggota KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kedua perkara tersebut yaitu perkara Nomor 124-PKE-DKPP/VII/2024 dan 143-PKE-DKPP/VII/2024 akan digelar secara terpisah pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024. 1. Perkara Nomor 124-PKE-DKPP/VII/2024 Sidang pemeriksaan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 153-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Kamis (29/8/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Abdul Rahman. Ia mengadukan Idrus, Iskandar Lembah, Muhammad Musba, Alfaqih Muqaddam Alhabssi, dan Haris Lawisi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Meiky Hilmansyah karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (26/8/2024). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Meky Helmansyah selaku
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 134-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (23/8/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Setiadharma yang memberikan kuasa kepada Nasrullah dan Rahmat. Ia mengadukan Ketua dan Anggotq KPU Provinsi Jawa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada empat penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan sebanyak delapan perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (19/8/2024). Empat penyelenggara Pemilu tersebut berstatus Teradu dalam dua perkara, yaitu perkara Nomor 77-PKE-DKPP/V/2024 dan 113-PKE-DKPP/VII/2024. Pada perkara