Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (10/2/2025), pukul 09.00 WIB. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 12-PKE-DKPP/I/2025 dan 46-PKE-DKPP/I/2025. Dalam dua perkara ini, DKPP akan memeriksa 20 penyelenggara Pemilu dari empat instansi, yaitu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 56-PKE-DKPP/I/2025 secara Hibrida, pada Jumat (7/2/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Wa Ode Nurhayati dan Ari Arfan Hasibuan. Sedangkan yang menjadi teradu adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, Jibrar. Pengadu menduga
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 45-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Jumat (7/2/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Hardianto Haris yang memberikan kuasa kepada Rahmad Masturi, Asdar Arti, dan Busman Muin. Ia mengadukan Ketua dan Anggota
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 35-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Kamis (6/2/2025) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Rusdi. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Aries Mardiono, Muhammad Radini, Akhmad Mukhlis, Thessa
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 41-PKE-DKPP/I/2025 secara hibrida pada Kamis (6/2/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh H. Pasir Yasir dan Islam Iskandar yang memberikan kuasa kepada Saiful, Muhammad Aljebra Aliksan Rauf, Nasrum, Tris Sasro Amsir, dan Arifuddin.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 284-PKE-DKPP/XI/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul yang merupakan Calon Bupati Tapanuli Tengah dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada Pilkada 2024.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 32-PKE-DKPP/I/2025 secara daring pada Rabu (5/2/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rohani Vanath dan Madja Rumatiga yang memberikan kuasa kepada Anthoni Hatane, Charles B. Litaay, Vendy Toumahuw, Yustin Tuny, Abdul Gafur Rettob,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada lima Penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (3/2/2025). Kelima Penyelenggara Pemilu tersebut
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 28-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Said Agil dan Hendrik yang merupakan Calon Bupati Tana Tidung dan Calon Wakil Bupati Tana Tidung pada Pilkada 2024. Keduanya memberikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) di Jakarta pada Kamis (30/1/2025). ”IKEPP merupakan inovasi DKPP dalam mengukur kualitas dan integritas Penyelenggara Pemilu sebagai wujud sinergitas dengan Indeks Demokrasi Indonesia,” ujar Ketua DKPP, Heddy Lugito. Ketua DKPP menambahkan bahwa hasil-hasil penelitian dalam kerangka IKEPP dapat dijadikan acuan