Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk enam perkara di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Enam perkara ini melibatkan 15 orang penyelenggara Pemilu yang berasal dari tiga lembaga penyelenggara Pemilu di Papua, yaitu KPU Kabupaten Puncak, KPU Kabupaten Mimika dan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 13 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (17/7/2019) pukul 13.00 WIB. Menurut Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara telah diperiksa sebelumnya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang nomor perkara 144-PKE-DKPP/VI/2019 pada Selasa (16/7/2019) pukul 09.00 WITA. Sidang ini bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Bali, Jalan Jl. Prof. Moh. Yamin, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Pengadu: Putu Sugi Ardana, Tri Prasetya, I kadek Carna Wirata, I Wayan Sudira, Ni
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua KPU Kabupaten Barito Utara, Malik Muliawan, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, pada Selasa (16/7/2019) besok, pukul 09.00 WITA. Malik Muliawan menjadi Teradu dalam perkara Nomor 112-PKE-DKPP/V/2019. Ia diadukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Barito
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Palembang, Provinsi Smatera Selatan Jumat (12/7/2019). Sidang ini untuk empat perkara, yaitu nomor perkara 135-PKE-DKPP/V/2019; 147-PKE-DKPP/VI/2019; 155-PKE-DKPP/VI/2019 dan 156-PKE-DKPP/VI/2019. Perkara nomor 135-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Kawairus Efendy yang memberikan kuasanya kepada Hendri Dunan, Abdul Asri, Sunaryo, Muhammad
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DPP) akan menggelar dua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sabtu (13/7) sidang pemeriksaan untuk nomor perkara 101-PKE-DKPP/V/2019 dan Minggu (14/7) untuk perkara nomor 102-PKE-DKPP/V/2019. Perkara nomor 101-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Ach. Supyadi, SH (advokat) Dia mengadukan empat penyelenggara Pemilu di
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyelenggarakan sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Terdapat 16 perkara yang dibacakan putusannya dalam sidang ini. 16 perkara yang dibacakan putusannya ini melibatkan 67 Teradu, di antaranya adalah Ketua dan Anggota KPU RI; Ketua KPU Provinsi Papua;
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa perkara nomor 142-PKE-DKPP/VI/2019 pada Kamis (11/7/2019). Pengadu pada perkara ini adalah Abdul Karim. Sedangkan Teradunya Ketua, Anggota, dan Staf Bawaslu Kabupaten Kayong Utara yakni Koshen, Kosasih, Dahlia, dan Amrullah. Pokok aduan untuk Teradu I s.d III (Koshen, Kosasih, Dahlia) adalah terkait tidak dijalankannya tugas mereka untuk
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan nomor perkara 124-PKE-DKPP/VI/2019 dan 148-PKE-DKPP/VI/2019 pada waktu yang berbeda. Sidang bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Jl. Pongtiku, Rimuku, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sidang nomor perkara 124-PKE-DKPP/VI/2019 rencananya akan diselenggarakan pada Jumat (12/7/2019) pukul 14.00 waktu setempat. Pengadu: Andi Tahmid. Teradu:
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (8/7/2019). Sidang ini terkait tiga perkara, yaitu nomor perkara 95-PKE-DKPP/V/2019; 153-PKE-DKPP/VI/2019; dan 154-PKE-DKPP/VI/2019. Perkara nomor 95-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Ketua Lembaga Negara Perintis kemerdekaan RI/Ketua Dewan Adat Nasional, yaitu Prof. Dr.