Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (6/4/2026). Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, Abdul Makmur, beserta empat Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara, yaitu Edison Peokodoh, Eka Dwiyastuti, Naim,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada enam penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (27/3/2026). Empat dari enam penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Zamaludin Djuka beserta tiga Anggota KPU Kabupaten Bolmut, yakni Nur Apri Ramadan L. Usman, Mernie
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor: 2-PKE-DKPP/I/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Jumat (27/2/2026) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Mufida Ulfa yang memberikan kuasa kepada Bayu Lesmana. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu Kota Makassar, Ahmad
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 1-PKE-DKPP/I/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Rabu (25/2/2026) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh seorang mahasiswa bernama Muh. Robby S. Lamasigi. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, Abdul
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tiga penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (9/2/2026). Tiga penyelenggara pemilu tersebut adalah Firman Iman Daeli (Anggota KPU Kabupaten Nias Barat), Muhammad Habibi (Anggota KPU Kota Bogor), dan Adi Wetipo (Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan). Sanksi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 206-PKE-DKPP/XII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Rabu (4/1/2026) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Anisa Jihan Tumiwa. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Zamaludin Djuka, beserta empat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 207-PKE-DKPP/XII/2025 secara daring di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Senin (2/2/2025), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua KPU RI, Mochamad Afifuddin, beserta enam anggotanya yakni: Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 200-PKE-DKPP/X/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (21/1/2026), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Agus Arifin. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Nias Barat, yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kedua pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 205-PKE-DKPP/XI/2025 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, pada Rabu (14/1/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Fahrizal. Ia mengadukan Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi. Teradu diduga menerima gratifikasi berupa uang sejumlah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kota Ternate, Asrul Tampilang. Sanksi tersebut diketengahkan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (12/1/2026). Asrul Tampilang berstatus sebagai teradu dalam perkara Nomor 204-PKE-DKPP/XI/2025. Selaku pengadu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara.