Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tiga penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (9/2/2026). Tiga penyelenggara pemilu tersebut adalah Firman Iman Daeli (Anggota KPU Kabupaten Nias Barat), Muhammad Habibi (Anggota KPU Kota Bogor), dan Adi Wetipo (Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan). Sanksi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 206-PKE-DKPP/XII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Rabu (4/1/2026) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Anisa Jihan Tumiwa. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Zamaludin Djuka, beserta empat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 207-PKE-DKPP/XII/2025 secara daring di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Senin (2/2/2025), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua KPU RI, Mochamad Afifuddin, beserta enam anggotanya yakni: Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 200-PKE-DKPP/X/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (21/1/2026), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Agus Arifin. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Nias Barat, yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kedua pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 205-PKE-DKPP/XI/2025 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, pada Rabu (14/1/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Fahrizal. Ia mengadukan Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi. Teradu diduga menerima gratifikasi berupa uang sejumlah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kota Ternate, Asrul Tampilang. Sanksi tersebut diketengahkan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (12/1/2026). Asrul Tampilang berstatus sebagai teradu dalam perkara Nomor 204-PKE-DKPP/XI/2025. Selaku pengadu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 205-PKE-DKPP/XI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis (11/12/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Fahrizal. Ia mengadukan Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi. Teradu diduga menerima gratifikasi berupa uang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutus 198 perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang tahun 2025. Jumlah perkara yang diputus ini melibatkan 950 penyelenggara pemilu. Demikian disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito dalam kegiatan pemaparan Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2025 di Kabupaten Bandung Barat, Provnisi Jawa Barat, Senin (8/12/2025). “Per
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Markas Polda Provinsi Papua, Kota Jayapura.. Dua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 201-PKE-DKPP/X/2025 dan 202-PKE-DKPP/X/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 3 dan 4 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Serang,dengan inisial AK, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk enam perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (1/12/2025). “Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir