Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Gorontalo, Junaidi Yusrin, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan untuk dua perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (17/11/2025). “Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Junaidi Yusrin selaku Anggota KPU Kota Gorontalo terhitung
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi tidak layak menjadi penyelenggara pemilu kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo dengan inisial H karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara 184-PKE-DKPP/VIII/2025. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Ratna Dewi Pettalolo, dalam sidang pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2025-2026 di Jakarta, pada Kamis (6/11/2025). Ratusan personel TPD tersebut dilantik langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito.Hal tersebut berdasarkan pada Keputusan Ketua DKPP Nomor 7.BA/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2025 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Periode Tahun 2025-2026. Heddy Lugito berpesan seluruh TPD yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan untuk empat perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (03/11/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada; Teradu I, Saaludin, selaku Ketua merangkap Anggota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 195-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, pada Kamis (30/10/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Hadrian Ripin. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas, Iswahyudi Wibowo. Hadrian juga mengadukan Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 196-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Kamis (30/10/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Melan Aji Prabowo. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Klaten, David Indrawan. Pengadu mendalilkan teradu telah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 199-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, pada Rabu (29/10/2025), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ridwan. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali, serta dua anggotanya yakni Dian
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Nasrul Muhayyang dan memberhentikannya dari jabatan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. DKPP mengungkapkan bahwa Nasrul terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan untuk dua perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (27/10/2025). “Menjatuhkan sanksi peringatan keras
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 188-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Senin (27/10/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Agus Bakri dan Rano Karno. Kedua pengadu mengadukan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Risvirenol,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 198-PKE-DKPP/X/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, pada Jumat (24/10/2025), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Fadhli Hakimi. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar, Dicky Andrika. Pengadu mendalilkan teradu telah