DKPP Akan Periksa Ketua KPU Kota Bogor Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 205-PKE-DKPP/XI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis (11/12/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Fahrizal. Ia mengadukan Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi. Teradu diduga menerima gratifikasi berupa uang

LAPKIN DKPP 2025: 198 Perkara Diputus dan Libatkan 950 Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutus 198 perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang tahun 2025. Jumlah perkara yang diputus ini melibatkan 950 penyelenggara pemilu. Demikian disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito dalam kegiatan pemaparan Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2025 di Kabupaten Bandung Barat, Provnisi Jawa Barat, Senin (8/12/2025). “Per

DKPP Akan Periksa Dua Perkara Dugaan Pelanggaran Etik Secara Terpisah di Provinsi Papua

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Markas Polda Provinsi Papua, Kota Jayapura.. Dua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 201-PKE-DKPP/X/2025 dan 202-PKE-DKPP/X/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 3 dan 4 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Serang

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir  kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Serang,dengan inisial AK, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk enam perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (1/12/2025).  “Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir

DKPP Akan Periksa Anggota Bawaslu Kota Ternate

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 204-PKE-DKPP/XI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, pada Rabu (3/12/2025), pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Masita Nawawi Gani, bersama empat anggotanya, yaitu: Suleman Patras, Adrian

DKPP Akan Periksa Kembali KIP Aceh Terkait Penggantian Caleg Terpilih DPR Provinsi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 189-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Selasa (2/12/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Zulkifli. Ia mengadukan Ketua KIP Aceh, Agusni, beserta enam anggotanya yaitu; Iskandar Agani, Ahmad Mirza

DKPP Berhentikan Hofni Y. Mandripon dari Jabatan Ketua Bawaslu Kepulauan Yapen

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras sekaligus pemberhentian dari jabatan ketua kepada Hofni Yulius Mandripon dalam sidang pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (24/11/2025). Hofni Yulius Mandripon berstatus sebagai Teradu VI dalam perkara 190-PKE-DKPP/IX/2025 yang diadukan oleh empat pengadu, yaitu Kadir Salwey, Nataniel

DKPP Berhentikan Anggota KPU Kota Gorontalo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Gorontalo, Junaidi Yusrin, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan untuk dua perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (17/11/2025). “Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Junaidi Yusrin selaku Anggota KPU Kota Gorontalo terhitung

DKPP Jatuhkan Sanksi Tidak Layak Menjadi Penyelenggara Pemilu Kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi tidak layak menjadi penyelenggara pemilu kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo dengan inisial H karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara 184-PKE-DKPP/VIII/2025. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Ratna Dewi Pettalolo, dalam sidang pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada

DKPP Lantik 228 Tim Pemeriksa Daerah Periode 2025-2026  

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2025-2026 di Jakarta, pada Kamis (6/11/2025). Ratusan personel  TPD tersebut dilantik langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito.Hal tersebut  berdasarkan pada Keputusan Ketua DKPP Nomor 7.BA/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2025 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Periode Tahun 2025-2026. Heddy Lugito berpesan seluruh TPD yang