Magelang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Tidar (Untidar), Kota Magelang, Selasa (29/9/2026). Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Rektor Untidar, Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si di Gedung Rektorat Untidar, Kota Magelang. Tujuan MoU ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada XXX selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (28/9/2026).
Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), J. Kristiadi, menyoroti sejumlah tantangan kepatuhan etik penyelenggara pemilu di tengah dinamika politik dan perubahan sosial yang berkembang. Hal tersebut dikemukakannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Etik Pemilu di Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali, pada Jumat (25/9/2026). Diantara tantangan kepatuhan etik penyelenggara pemilu yang dipaparkan
Medan, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Etik Pemilu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Kota Medan, Rabu (23/9/2026). Dalam sambutannya, Heddy menekankan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, persoalan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tata kelola hukum, tetapi juga
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 15-PKE-DKPP/VIII/2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (22/9/2026). Perkara ini diadukan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Agus Arifin. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Langkat, Husni Mustofa. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu telah
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menghadiri rangkaian Tahapan Nasional Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026 di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, 20–25 September 2026. Pembukaan tahapan nasional dilaksanakan pada Senin (21/9/2026). Dalam kompetisi tersebut, Ratna Dewi dipercaya sebagai salah satu anggota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 15-PKE-DKPP/VIII/2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (22/9/2026), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Agus Arifin. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Langkat, Husni Mustofa. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu telah melanggar
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan, pada Selasa (15/9/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, dan dihadiri Ketua, Anggota, dan jajaran Sekretariat KPU serta Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sumatera Utara, menurut Heddy, mendapat
Jakarta, DKPP – Survei Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2026 akan sedikit berbeda dengan survei tahun sebelumnya. Dalam survei tahun ini, penelitian IKEPP akan menggunakan pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dengan metode kualitatif atau yang biasa dikenal sebagai metode gabungan (mixed method). Hal ini disampaikan oleh Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada
Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 16-PKE-DKPP/VIII/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, pada Kamis (10/9/2026). Perkara ini diadukan oleh Abdul Majid dari Nusa Tenggara Development Institute. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, Alfian Martoni. Pengadu mendalilkan