Ratna Dewi: Masalah Etik Bisa Bermula dari Proses Seleksi

Jakarta, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menilai persoalan etik penyelenggara pemilu dapat bermula sejak proses seleksi. Menurutnya, proses seleksi yang bermasalah di tingkat pusat berpotensi menjadi persoalan berantai hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan penyelenggara ad hoc. Hal ini disampaikannya dalam diskusi media yang diadakan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP),

Buku Karya Raka Sandi Dipuji Akademisi Hukum Tata Negara

Gianyar, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menilai mekanisme penundaan pemilu perlu diatur secara jelas sejak kondisi negara masih normal. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan penundaan pemilu tetap memiliki dasar hukum dan tidak menimbulkan persoalan legitimasi maupun kekosongan jabatan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam

Heddy Lugito: Etika Bukan Sekedar Hafalan

Denpasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan bahwa hukum formal tidak pernah mencukupi jika tidak disertai dengan implementasi etika yang kuat sebagai landasan moral. Hal ini disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Penguatan Etika Kelembagaan dan Bedah Buku “Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie – Warisan Gagasan

DKPP Periksa Tiga Belas Pengawas Pemilu Terkait Dugaan Pemberhentian Jabatan di Papua Tengah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggarah Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor: 13-PKE-DKPP/VII/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (13/8/2026). Perkara ini diadukan mantan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah, M. Amin J. Ramin. Ia mengadukan 13 pengawas pemilu, yaitu: Rahmat Bagja dan Herwyn J.

DKPP Akan Periksa 13 Penyelenggara Pemilu Jajaran Bawaslu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 13-PKE-DKPP/VI/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (13/8/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama M. Amin J. Ramin yang juga merupakan mantan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Bawaslu

DKPP Akan Periksa Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Secara Tertutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 14-PKE-DKPP/VII/2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (12/8/2026), pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah seseorang berinisial ALU yang memberikan kuasa kepada Fadli Nasution, Zulfikri Lubis, Ahcmad Sandry Nasution, Sa’ban

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kediri Terkait Fotokopi Ijazah Caleg

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 12-PKE-DKPP/VII/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Senin (3/8/2026). Perkara ini diadukan oleh Wiwit Haryono. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Kediri, Nanik Sunarmi dan Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qasim; masing-masing sebagai

DKPP AKAN PERIKSA KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN KEDIRI

Jakarta, DKPP − Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 12-PKE-DKPP/VII/2026 di Kantor Bawaslu Jawa Timur, Surabaya, pada Senin (3/8/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Wiwit Haryono. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim dan Anggota KPU Kabupaten