Kendari, DKPP – Pilkada serentak 2020 dinilai memiliki tantangan dan gejolak yang lebih besar dibandingkan Pilpres 2019. Karenanya, para penyelenggara Pemilu dinilai harus menyiapkan diri agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 minim kecurangan. Hal ini disampaikan Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm kepada jajaran KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis)
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (7/7/2019) malam. Rakornis ini dihadiri oleh perwakilan dari Polda Sultra, Bawaslu Sultra dan KPU Sultra. Selain itu, hadir pula dua TPD Provinsi Sultra dari unsur masyarakat, yaitu Hidayatulah
Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) persiapan sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Ambon, Minggu (7/7/2019) Malam. Rakornis dipimpin oleh Anggota DKPP, Rahmat Bagja. Rakor ini diawali dengan laporan dari jajaran sekretariat, Esih terkait persiapan sidang, tempat, materi perkara, dan kehadiran para pihak. selanjutnya, Tenaga Ahli DKPP,
Gorontalo, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) ke-4 di Kota Gorontalo, Sabtu (6/7/2019). Dalam kegiatan yang bertemakan “Pengisian Jabatan Kabinet Dalam Penguatan Sistem Presidensiil” ini, Harjono mamaparkan tentang sejarah lahirnya sistem presidensiil. Menurutnya, sebuah konstitusi negara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (8/7/2019). Sidang ini terkait tiga perkara, yaitu nomor perkara 95-PKE-DKPP/V/2019; 153-PKE-DKPP/VI/2019; dan 154-PKE-DKPP/VI/2019. Perkara nomor 95-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Ketua Lembaga Negara Perintis kemerdekaan RI/Ketua Dewan Adat Nasional, yaitu Prof. Dr.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (8/7/2019). Sidang ini terkait tiga perkara, yaitu nomor perkara 84-PKE-DKPP/V/2019; 129-PKE-DKPP/VI/2019; dan 136-PKE-DKPP/VI/2019. Perkara nomor 84-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, yaitu Burhan, Abd.
Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima penyelenggara pemilu Kab. Lampung Selatam dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kelima penyelenggara pemilu tersebut adalah M Abdul Hafidz dan Hendra selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Lampung Selatan, kemudian Hendra Fauzi dan Khairul Anam Sselaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Lampung Selatan
Tetap berpegang teguh pada Pancasila, menjalankan tugas sesuai norma-norma, tak ada keberpihakan dalam perselisihan Menyampaikan amanah semestinya Siap mengemban amanah DKPP untuk negeri integritas Pemilu untuk integritas Bangsa DKPP untuk bangsa Siap mengemban amanah DKPP untuk negeri integritas penyelenggara Pemilu untuk integrasi Bangsa itulah lirik lagu yang dinyanyikan oleh Komunitas Seni “Naraaksi” dalam acara panggung
Palu, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali melakukan pemeriksaan kedua atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 88 -PKE-DKPP/V/2019 di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat (5/7/2019) pukul 09.00 waktu setempat. Selaku Teradu, Bustamil, Hendera, dan Aswan masing-masing sebagai Sekretaris, Bendahara, dan Kasubbag Keuangan KPU Kabupaten Tolitoli. Sementara Pengadu, Rusdi A. Hamid, ketua PPK
Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 15 penyelenggara pemilu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kelima belas penyelenggara pemilu tersebut adalah Nanang Trenggono, M. Tio aliansyah, Sholihin, Handy Mulyaningsih, dan Fauzan selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Lampung. Selain itu Andri Oktavia, Maria Mahardini, Husin, Wanahari, dan Wasiyat Jarwo Asmoro