Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 306-PKE-DKPP/X/2019 di kantor Bawaslu Provinsi Riau pada Senin (25/11/2019) pukul 09.00 WIB. Pengadu pada perkara ini adalah Fadriansyah melalui kuasanya Nurhadi, SH., MH. Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar masing-masing atas nama Ahmad Dahlan, Sardalis, Muhibuddin
Papua, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 301-PKE-DKPP/IX/2019, di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jalan Taman Imbi, Kota Jayapura, Sabtu (23/11/2019) Pukul 18.00 WIT. Pengadu Perkara Nomor 301-PKE-DKPP/IX/2019 adalah Hendrik Lambert Maniagasi, Calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen Periode 2019-2024 dari Partai Amanat
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Nduga untuk Perkara Nomor 282-PKE-DKPP/IX/2019 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Papua, Jalan Taman Imbi, Kota Jayapura, Sabtu (23/11/2019) Pukul 15.00 WIT. Selaku ketua majelis Prof Teguh Prasetyo, dan Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Papua: Feggie Y. Wattimena (unsur masyarakat), dan Amandus
Papua, DKPP – Penyelenggara Pemilu sangat berpotensi diadukan oleh berbagai pihak ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini sering menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian penyelenggara Pemilu jika harus bersidang di DKPP. Menjawab kekhawatiran ini, Anggota DKPP Prof. Prof Teguh Prasetyo memberikan saran saat bersidang di DKPP. Dia menyampaikan saran ini saat Rapat Persiapan Teknis Sidang
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 306-PKE-DKPP/X/2019 di kantor Bawaslu Provinsi Riau pada Senin (25/11/2019) pukul 09.00 WIB. Pengadu pada perkara ini adalah Fadriansyah melalui kuasanya Nurhadi, SH., MH. Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kampar masing-masing atas nama Ahmad Dahlan, Sardalis, Muhibuddin
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Sabtu (23/11/2019). Sidang pemeriksaan akan digelar untuk dua perkara, yakni Perkara Nomor 282-PKE-DKPP/IX/2019, dan Perkara Nomor 301-PKE-DKPP/IX/2019 mulai pukul 15.00 WIB. Pengadu Perkara Nomor 282-PKE-DKPP/IX/2019 adalah Yoas Beon, Sekretaris DPD Partai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Batam untuk Perkara Nomor 181-PKE-DKPP/VII/2019 yang diadukan oleh H. Syamsuri. Hal itu berdasarkan sidang pembacaan putusan yang di gelar DKPP pada Rabu (20/11/2019) pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan 18 Putusan terhadap 18 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (20/11/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tetap untuk 8 (delapan) penyelenggara pemilu. Mereka
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa persoalan terkait proses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) paling banyak terjadi di tingkat kabupten/kota dan bukan provinsi. Hal ini disampaikan saat menjadi salah satu narasumber dalam acara ‘Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019’, acara ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan Jakarta, Rabu (11/9/2019) pukul 10.00 WIB.Hadir dari DKPP Ketua, Dr. Harjono bersama Prof. Teguh Prasetyo, Prof. Muhammad, Dr. Alfitra Salamm, Dr. Ida Budhiati selaku Anggota DKPP. Agenda rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi