Ketua DKPP : Tanggung Jawab Melaksanakan Pemilu Jurdil Adalah Tugas Yang Mulia

Makassar, DKPP – Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan 17 April mendatang merupakan tantangan yang sangat penting dan harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Andil sebagian besar kesuksesan pelaksanaan Pemilu ada pada  Penyelenggara Pemilu. Hal itu diungkapkan Ketua DKPP, Dr. Harjono saat memberikan sambutan serta membuka secara resmi kegiatan Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu di Hotel Claro

DKPP Gelar Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu se- Provinsi Sulawesi Selatan

Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Pendidikan Etik Bagi Penyelengara Pemilu Se-Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Makassar, pada Rabu (27/2) malam. Peserta acara ini adalah Ketua KPU Kabupaten/Kota,  Anggota KPU Kabupaten/Kota (Divisi Hukum), ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Divisi Penindakan), kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan staf teknis Bawaslu Kabupaten/Kota

DKPP Berhentikan Tetap Anggota Panwaslih Provinsi Aceh

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengelar sidang dengan agenda pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No. 14 pada Rabu (27/2/2019) pukul 10.00 WIB. Dalam sidang tersebut DKPP memberhentikan secara tetap Zuraida Alwi dari jabatannya sebagai anggota Panwaslih Provinsi Aceh.  “DKPP menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu

DKPP Berhentikan Dua Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda membacakan putusan dari 11 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin No 14, Jakarta, pada Rabu (27/2/2019). Terdapat 54 Teradu yang diputus perkaranya dalam sidang ini. Sidang yang dipimpin oleh Ketua majelis Dr.

Tidak Menjalankan Tugas Lembaga, DKPP Berhentikan Ketua PPK di Konawe Utara

Jakarta, DKPP– Penyelenggara pemilu dituntut untuk bekerja secara optimal dan profesional. Bila, tidak akan berakibat fatal baik terhadap lembaga maupun terhadap orang yang bersangkutan.  Seperti yang dialami oleh Abd Wawan, Ketua  PPK  Kecamatan  Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara. Dia diberhentikan oleh DKPP karena tidak menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. “DKPP menjatuhkan sanksi berupa  Pemberhentian Tetap 

Hadiri Kegiatan Partai, Anggota Bawaslu Tegal Mendapat Sanksi Peringatan Keras Terakhir

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Harpendi Dwi Pratiwi, anggota Bawaslu Kabupaten Tegal. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan pada Rabu (27/2/2019) pukul 10.00 WIB. Dalam pertimbangan putusan DKPP, Teradu mengakui pernah mengikuti beberapa kegiatan PDI Perjuangan Kabupaten Tegal terutama

Ida budhiati: Buku “Pemilu di Indonesia” Urai Detil Evolusi Penyelenggara Pemilu Di Indonesia

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  menggelar acara “Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media) dengan tema “Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara pemilu untuk Pemilu Berintegritas” dan “Peluncuran Buku Pemilu di Indonesia”, yang digelar di Hotel Ashley, Selasa (26/2/19). Buku ini merupakan karya dari anggota DKPP, Ida Budhianto  dan Prof Topo, Guru Besar

Rabu 27 Februari, DKPP Akan Bacakan 11 Putusan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No. 14 pada Rabu (27/2/2019) pukul 10.00 WIB. Jumlah perkara yang akan dibacakan putusannya dalam sidang ini sebanyak 11 perkara. Dari jumlah tersebut, lima di antaranya

Ketua DKPP: Fungsi Integratif Pemilu Menyatukan Semua Komponen Bangsa

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono menilai kehidupan demokrasi di Indonesia masih berfokus pada demokrasi prosedural yakni bagaimana menghasilkan wakil-wakil rakyat baik Presiden atau Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Belum menyentuh pada demokrasi substansial yakni bagaimana menata dan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Hal ini disampaikan

DKPP Periksa Anggota PPS Kelurahan Maesa Unima, Kecamatan Tondano Selatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan Perkara Nomor 26-PKE-DPKK/II/2019. Sidang Pemeriksaan digelar melalui video conference dari KPU RI, Jalan Diponegoro Nomor 28, Jakarta Pusat dan KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jalan Diponegoro No 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Tim, Wenang Kota Manado, Sulawesi Utara,