Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sembilan penyelenggara Pemilu dari KPU Kota Cirebon di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (13/8/2019). Sembilan penyelenggara pemilu ini berstatus sebagai Teradu dalam perkara nomor 219-PKE-DKPP/VIII/2019. Lima di antaranya adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Cirebon, yaitu Didi Nursidi, Mardeko, Dedi Haerudi, Nur Dewi Kurniyawati,
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 183-PKE-DKPP/VII/2019, Selasa (13/8), di Kantor KPU Prov. Lampung. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Lampung Utara, yakni Hendri Hasyim, Agus Romdani, Ma’sum Busthomi, Putri Intan Sari, dan Abdul Kholik. Mereka
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 181-PKE-DKPP/VII/2019 dan 157-PKE-DKPP/VI/2019, pada Jumat (9/8) pukul 10.30 WIB. Teradu adalah Ketua dan Anggota KPU Prov. Kepulauan Riau, yakni Sriwati, Arison, Widiono Agung, Priyo Handoko, dan Parlingdungan Sihombing. Teradu lainnya adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Batam, Syahrul
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 180-PKE-DKPP/VII/2019, di Mapolda Kepulauan Riau pada Jumat (9/8) sore. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam, yakni Syailendra Reza IR, Bosar Hasibuan, Nopialdi, Mangihut Rajagukguk, dan Helmy Rachmayani. Mereka berlima diadukan oleh Elisman Siboro.
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor perkara 157-PKE-DKPP/VI/2019, Jumat (9/8). Sidang pemeriksaan bertempat di Mapolda Kepulauan Riau, Kota Batam. Selaku Teradu adalah Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kota Batam: Syahrul Huda, Zaki Setiawan, Sudarmadi, Muhammad Sidik, Muliadi Evendi, dan AC. Herlambang. Mereka
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk tiga perkara di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Jumat (9/8/2019). Tiga perkara tersebut adalah 193-PKE-DKPP/VII/2019, 194-PKE-DKPP/VII/2019 dan 195-PKE-DKPP/VII/2019. Ketiga perkara ini memiliki Teradu yang sama, yaitu Ketua Bawaslu Kota Prabumulih, Herman Julaidi. Ia
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (9/8/2019) pagi. Rakornis ini diselenggarakan untuk menyiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu untuk tiga nomor perkara, yaitu 157-PKE-DKPP/VI/2019, 180-PKE-DKPP/VII/2019, dan 181-PKE-DKPP/VII/2019. Hadir dalam Rakornis yakni Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Prov. Kepulauan
Monokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 174-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kota Monokwari, Jumat (9/8/2019) pagi waktu setempat. Perkara ini diadukan oleh lima orang komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat. Mereka mengadukan tujuh penyelenggara Pemilu yang berasal dari KPU Kabupaten Maybrat. Ketujuh orang
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor perkara 169-PKE-DKPP/VII/2019 dan 170-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Kamis (8/8/2019). Kedua perkara ini melibatkan 10 penyelenggara Pemilu di Sumsel sebagai Teradu. Teradu pada perkara 169-PKE-DKPP/VII/2019 adalah Ketua dan Anggota
Monokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 184-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari, Kamis (8/8/2019) petang. Perkara ini diadukan oleh Caleg DPRD Kabupaten Tambrauw nomor urut 3 Partai Golkar Dapil Papua Barat 4, Katarina Asem. Ia mengkuasakan perkara ini kepada dua orang,