Gorontalo, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) ke-4 di Kota Gorontalo, Sabtu (6/7/2019). Dalam kegiatan yang bertemakan “Pengisian Jabatan Kabinet Dalam Penguatan Sistem Presidensiil” ini, Harjono mamaparkan tentang sejarah lahirnya sistem presidensiil. Menurutnya, sebuah konstitusi negara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (8/7/2019). Sidang ini terkait tiga perkara, yaitu nomor perkara 95-PKE-DKPP/V/2019; 153-PKE-DKPP/VI/2019; dan 154-PKE-DKPP/VI/2019. Perkara nomor 95-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Ketua Lembaga Negara Perintis kemerdekaan RI/Ketua Dewan Adat Nasional, yaitu Prof. Dr.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (8/7/2019). Sidang ini terkait tiga perkara, yaitu nomor perkara 84-PKE-DKPP/V/2019; 129-PKE-DKPP/VI/2019; dan 136-PKE-DKPP/VI/2019. Perkara nomor 84-PKE-DKPP/V/2019 diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, yaitu Burhan, Abd.
Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima penyelenggara pemilu Kab. Lampung Selatam dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kelima penyelenggara pemilu tersebut adalah M Abdul Hafidz dan Hendra selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Lampung Selatan, kemudian Hendra Fauzi dan Khairul Anam Sselaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Lampung Selatan