Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa lembaga yang menangani perkara pelanggaran Pemilu di Indonesia terlalu banyak. Hal ini diungkapkan Alfitra ketika menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (29/10/2019). “Pintu masuk menangani pelanggaran ini terlalu banyak,
Jakarta, DKPP – Jajaran Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperingati Hari Sumpah Pemuda pada Senin, 28 Oktober 2019. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-91 ini, DKPP melaksanakan upacara bersama jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta. Upacara yang dipimpin oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 266-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Jumat (25/11/2019). Perkara ini diadukan oleh Anggota DPRD Kota Palopo, Oktovianus R. Pada sidang pemeriksaan pertama, Pengadu absen dalam persidangan karena tengah menjalani perawatan kesehatan. Oktovianus mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono memberikan apresiasi atas diselenggarakannya Bawaslu Award Tahun 2019. Menurutnya pemberian penghargaan ini merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai positif untuk Bawaslu. Harjono mengatakan hal ini saat menghadiri acara Bawaslu Award Tahun 2019 yang digelar di The Kasablanca Hall, Jln. Casablanca, No. 88, Menteng Dalam, Jakarta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 283-PKE-DKPP/IX/2019 pada Jumat (25/10/2019). Perkara ini diadukan oleh tiga orang dari Aliansi Mahasiswa Indonesia, yaitu Herianto Ardi, Syamsuardi dan Baharuddin Dg Pawawo. Ketiganya memberikan kuasa kepada Muh. Imam Taufiq Rusdin. Mereka mengadukan Ketua dan Anggota
Jakarta, DKPP – Delapan penyelenggara Pemilu Kota Bukittinggi diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 294-PKE-DKPP/IX/2019 pada Kamis (24/10/2019). Delapan penyelenggara Pemilu itu merupakan Teradu dalam nomor perkara 294-PKE-DKPP/IX/2019, yakni lima penyelenggara KPU Kota Bukittinggi dan tiga penyelenggara dari Bawaslu Kota Bukittinggi. Lima Teradu KPU
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Muhammad menghadiri Upacara Pengucapan Sumpah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI Periode 2019-2024, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/10/2019). Pelantikan itu dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan pemilihan dalam Sidang Anggota BPK yang berlangsung Senin 21 Oktober 2019. Ketua dan Wakil Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan orang penyelenggara Pemilu yang berasal dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 275-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Kamis (24/10/2019). Delapan penyelenggara Pemilu itu terdiri dari lima penyelenggara KPU Kabupaten Halmahera Barat dan tiga penyelenggara asal Bawaslu
Jakarta, DKPP – Jajaran Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengikuti Apel Pagi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kamis (24/10), di Lapangan Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Hadir pada upacara tersebut Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno beserta jajaran di lingkungan Sekretariat DKPP. Apel dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal (Purn) Prof. Tito Karnavian.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 13 Putusan dari 17 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (23/10/2019) pukul 13.30 WIB. Sebanyak enam penyelenggara Pemilu mendapat sanksi berupa Pemberhentian Tetap dari DKPP. Enam penyelenggara