Makassar, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono menegaskan bahwa DKPP akan selalu memberi sanksi yang berat kepada setiap penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang bersinggungan dengan independensi. Hal ini dikatakannya ketika menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 yang diadakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengungkapkan, ada beberapa kasus pelanggaran kode etik penyelanggara Pemilu yang seharusnya dapat diteruskan ke pengadilan pidana. Hal ini dilontarkannya ketika menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 yang diadakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota Makassar, Sabtu (8/12/2019) malam. Di hadapan ratusan peserta kegiatan,
Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019, Sabtu (8/12/2019) di Kota Makassar. Kegiatan tesebut diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rapat, Harjono menjelaskan soal klasifikasi sanksi DKPP dan membahas tentang keterkaitan antara Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Bali, DKPP – resmi menutup acara Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 Tahap II, yang berlangsung sejak 6 Desember 2019, di Hotel Sovereign, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. “Dengan selesainya seluruh rangkaian Rapat Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Bali ini, saya berharap akan memberikan manfaat untuk perbaikan pemilu di masa depan,”
Bali – DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi dalam rangkaian Rapat Evaluasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Tahun 2019 Tahap II, di Hotel Sovereign, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, yang diselenggarakan selama 3 hari, 6 – 8 Desember 2019. Kegiatan ini dikemas dalam diskusi terarah dengan pembagian 3 kelas untuk
Badung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melanjutkan rangkaian Rapat Evaluasi Penanganan Perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Tahun 2019 Tahap II, yang secara resmi dibuka oleh Ketua DKPP Dr. Harjono, di Hotel Sovereign Bali, pada Jum’at malam (6/12/2019). Pada Rapat Evaluasi ini dilaksanakan dalam sistem kelas, terbagi dalam Kelas A, B dan C.
Badung, DKPP – Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menyampaikan Kata Sambutan di hari pertama Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Tahun 2019 Tahap II, di Hotel Sovereign Bali, Kabupaten Badung, Jum’at (6/12/2019). Bernad mengutarakan, rapat evaluasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan Evaluasi KEPP Tahun 2019 Tahap I, pada 29 November hingga 1 Desember 2019
Badung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara pembukaan Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 Tahap II, di Hotel Savereign Kuta, Kabupaten Badung, Bali, 6 – 8 Desember 2019. Rapat evaluasi di Bali dibuka dengan Tarian Khas Bumi Dewata dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya Pembukaan secara resmi oleh Ketua DKPP,
Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Evaluasi Pencalonan Pemilihan Umum 2019. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pemalang di Hotel Regina Pemalang, pada Kamis (5/12/2019), pukul 10.00 WIB Kegiatan ini dipandu oleh Aida Yunirahmawati, Anggota KPU Kabupaten Pemalang. Hadir juga Mustaghfirin, Harun Gunawan, Wahyono dan Agus Setyanto masing-masing selaku Ketua dan
Makassar, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm angkat bicara mengenai kelemahan dari Pemilu serentak 2019. Hal ini diungkapkannya dalam Seminar Nasional Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unhas dengan tema “Evaluasi Pemilu 2019” yang diselenggarakan di Aula Prof. Syukur Abdullah, lantai 3 FISIP Unhas, Makassar, pada Kamis (5/12/2019). “Kelemahan Pemilu Serentak 2019 adalah keserentakannya,” ungkap