Jakarta, DKPP – Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain ketika suatu perkara sudah diputus DKPP. Demikian disampaikan oleh Ketua Majelis Prof Muhammad dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan dari 13 perkara pada Rabu (31/7/2019) yang didamping Anggota Majelis Prof Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati. “Kepada para pihak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 13 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (31/7/2019) pukul 13.00 WIB. Menurut Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara telah diperiksa sebelumnya
Karanganyar, DKPP – Selama tahun 2012-2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima pengaduan sebanayak 3.584 dan sebanyak 1.431 atau 39.9% perkara yang disidangkan. Begitu banyaknya pengaduan yang masuk ke lembaganya mengindikasikan bahwa penyelenggara Pemilu menjadi sasaran ketidakpuasan oleh para pencari keadilan. Meskipun demikian, jumlah Teradu yang direhabilitasi jumlahnya lebih banyak. Ini artinya bahwa penyelenggara Pemilu
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI kembali menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 116-PKE-DKPP/VI/2019, di Kantor Bawaslu Prov. Sumatera Selatan, Kota Palembang, Jumat (26/7). Sidang kedua ini agendanya memeriksa 12 penyelenggara pemilu yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu perkara Nomor: 133-PKE-DKPP/VI/2019, di Ruang Sidang KIP Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Jumat (26/7/2019). Pengadu dalam perkara ini adalah Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar, Saifuddin Yahya, yang memberikan kuasa kepada dua orang advokat, yaitu Hermanto
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Persiapan Koordinasi Teknis (Rakornis) di Hotel Kyriad, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (25/7/2019) malam. Forum ini diadakan untuk menyiapkan Sidang Pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk perkara Nomor 133-PKE-DKPP/VI/2019. Rakornis ini dipimpin oleh Anggota DKPP, Prof. Muhammad yang didampingi oleh Tenaga Ahli DKPP,
Makassar, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 151-PKE-DKPP/VI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (25/7) pukul 13.00 WITA. Teradu dalam perkara ini adalah Hasan Sufyan, Abd. Thayyib Wahid R, Adly Aqsha, Muhammad Samsir G, dan Abdullah Sappe Ampin Maja, Ketua dan Anggota KPU
Makassar, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara nomor 138-PKE-DKPP/IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (25/7) pukul 09.00 WITA. Teradu dalam perkara ini adalah Samsu Rizal, Umar, Meilany, Syaharuddin, dan Mujaddid, Ketua dan Anggota KPU Kab. Maros. Mereka diadukan oleh Muhammad Ilyas. Sidang ini
Pontianak, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Kamis (25/7/2019) pukul 09.00 WIB. Sidang pemeriksaan bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Letjend S. Parman No.21, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) persiapan sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Makassar, Rabu (24/7/2019) Malam. Rakor ini dibuka oleh Prof. Teguh Prasetyo, didampingi oleh Ferry Fathurokhman, Tenaga Ahli DKPP. Rakor dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi