Prof. Valina Singka Subekti, Anggota DKPP Periode 2012-2017 Rekomendasikan Perubahan Sistem Pemilu

Jakarta, DKPP – Sistem multipartai selama 21 tahun era Reformasi dinilai belum memberikan hasil yang signifikan terhadap iklim demokrasi Indonesia. Demikian diungkapkan oleh Anggota DKPP Periode 2012-2017, Prof. Valina Singka Subekti ketika memberikan pidato dalam Upacara Pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (Fisip UI) di Kampus UI Salemba, Jakarta,

Dr. Ida Budhiati: Jangan Anggap Remeh Soal Administrasi Pemilu

Jakarta, DKPP – Dalam prinsip-prinsip kode etik penyelenggara pemilu itu ada turunannya bahwa bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menunjukkan kualitas pemilu. Administrasi pemilu itu beririsan dengan persoalan etika penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan oleh Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati saat menjadi narasumber dalam Rapat Finalisasi Pedoman Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilihan Umum, Jumat (11/10/2019), di

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 289-PKE-DKPP/IX/2019, Jumat (11/10/2019). Sidang ini digelar melalui video conference, yang menghubungkan Kantor KPU RI di Jakarta dengan Kantor KPU Provinsi NTB di Kota Mataram. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Lalu Wiraksa, yang memberi kuasanya kepada Yandri Sudarso sebagai

DKPP Periksa Ketua Bawaslu Kota Manado

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 292-PKE-DKPP/IX/2019 pada Kamis (10/10/2019). Perkara ini diadukan oleh Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Ronald Alexander Lumempouw. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Manado, Marwan Kawinda. Dalam pokok aduannya, Ronald menyebut

BACAKAN PUTUSAN, DKPP BERHENTIKAN DUA PENYELENGGARA PEMILU

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 15 Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2019). Dalam sidang ini, terdapat dua penyelenggara Pemilu yang mendapat sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melanggar

RABU 9 OKTOBER 2019, DKPP AKAN BACAKAN 15 PUTUSAN

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 15 Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2019). Sidang ini menyertakan 66 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam 15 perkara yang dibacakan,

Tugas Berat Penyelenggara Pemilu Harus Diimbangi Dengan Olah Raga Rutin

Jakarta, DKPP – Berolah raga merupakan kebutuhan hidup setiap orang. Apabila orang mengabaikan berolah raga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis. “Mens sana in corpore sano” yang mengandung arti dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, demikian ungkapan yang menandakan betapa pentingnya olah raga bagi hidup setiap orang. DKPP sebagai  penyelenggara pemilu

Prof. Muhammad: Lima Syarat Mewujudkan Pemilu Berintegritas

Jakarta, DKPP – Demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas, ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan proses politik untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad, S.IP, M.Si saat menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi bertema Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Hadiri Rakor Pilkada 2020, Alfitra Salamm: Belum Ada Aduan Soal NPHD

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menyatakan, hingga kini belum ada aduan yang diterima DKPP tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD). Hal ini disampaikan Alfitra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pilkada Serentak 2020 yang diadakan oleh Kementerian

Ketua DKPP: Kode Etik Kunci Terciptanya Pemilu Luber Jurdil

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono memaparkan hubungan antara kode etik dengan independensi penyelenggara Pemilu. Menurutnya, kedua hal ini saling terkait satu sama lain dalam menciptakan pelaksanaan Pemilu yang Luber Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu Anggota KPU