Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan 18 Putusan terhadap 18 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (6/11/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi berupa Peringatan Keras untuk 7 (tujuh) penyelenggara
Jakarta, DKPP – Penguatan aspek regulasi merupakan salah satu pembenahan dalam penyelenggaraan pemilu. Masalah-masalah teknis pemilu dapat terjadi akibat kurangnya penegasan regulasi terhadap penyelenggara pemilu. Hal itu diungkapkan Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Gelombang VII, yang diselenggarakan KPU RI di Harris
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 18 Putusan terhadap 18 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (6/11/2019) pukul 13.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono menghadiri The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019) dengan tema, “Constitutional Court and the Protection of Social and Economic Rights”, di Hotel Kempinski, Nusa Dua, Bali, Senin (4/11/2019). Acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ini sebagai bentuk dan wujud komitmen Indonesia
Jakarta, DKPP – Dalam rangka standarisasi perilaku etik penyelenggaraan pemilu, pedoman etika dan perilaku, penyelenggaraan pemilu hanya berpedoman pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hukum beracara penegakan kode etik dapat disesuaikan dengan PKPU dan Perbawaslu Hal ini disampaikan anggota DKPP, Prof. Muhammad saat menjadi narasumber
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 300-PKE-DKPP/IX/2019, Jum’at, (1 November 2019), di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Pengadu dalam perkara tersebut adalah Aan Ainur Rofik. Ia adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) Pemilihan Umum 2019
Jakarta, DKPP – Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (30/10/2019) pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, DKPP memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk Perkara Nomor 228 & 229-PKE-DKPP/VIII/2019. Sanksi tersebut terdiri atas Peringatan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 19 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi kepada sejumlah penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar kode etik
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan terhadap 19 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2019) pukul 13.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah diperiksa
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengungkapkan bahwa jumlah penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik terkait prinsip profesional adalah yang tertinggi berdasarkan kategori pelanggaran terhadap amar Putusan DKPP per 16 Oktober 2019, yakni sebanyak 117 pelanggaran. Dari jumlah tersebut, dalam amar putusan DKPP sebanyak 3 (tiga) penyelenggara pemilu terbukti melanggar kode etik dan