Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Haedar Djidar, ketua KPU Kota Palopo, Muh. Amran Annas, anggota KPU Kota Palopo, Sumarsono, ketua PPS Kel. Rempoang, Kec. Bara dan Husna M, ketua PPS Kel. Penggoli. Namun DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepadaSamsul Alam (Anggota KPU Kota Palopo). “DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik ketua dan anggota Panwaslu Magetan, Joko Siswanto dan Suprianto. DKPP menolak seluruh pengaduan Pengadu. “DKPP memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan ini dan memerintahkan Badan PengawasPemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini,†kata Nelson Simanjuntak saat membacakan Putusan, Jumat (23/5). Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Jember Ketty Setyorini. Sedangkan kepada tiga anggota KPU Habib Rohan, Hok Wicaksono, dan Hasan Kukuh Ratmono, DKPP merehabilitasi mereka. Putusan tersebut disampaikan saat Sidang di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Jumat (23/5). Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Nelson Simanjuntak,
Jakarta, DKPP- Sidangkode etik untuk perkara Provinsi Lampung yang rencananya cukup sekali, hari ini (Kamis, 22/5) kembali digelar. Ini karena para Teradu yang merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung meminta sidang digelar sekali lagi. Mereka, yakni Nazarudin, Ali Sidik, dan Fatikhatul Khoiriyah meminta majelis DKPP mendengarkan keterangan enam jajaran Panwaslu kabupaten/kota di Lampung. “Kami
Jakarta, DKPP- Sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan digelar hari ini, Kamis (22/5) di Ruang sidang DKPP, Jl. MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Adapun Pengadu dari perkara ini yakni Juhani Alie salah seorang caleg incumbent yang berasal dari Partai Demokrat.Kelima Teradu
DKPP, Jakarta – Pada Jumat 23 Mei 2014, DKPP akan membacakan Putusan sebanyak 22 berkas perkara. Sidang pembacaan Putusan digelar seharian penuh di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14 Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, disiarkan secara online melalui sarana dan prasarana video conference, dari Sekretariat DKPP yang terhubung dan dapat diikuti di
** DKPP Akan Membuat Sejarah Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan mencatat sejarah. Pasalnya, selama DKPP berdiri, 12 Juni 2012 hingga sekarang, DKPP baru kali ini akan membacakan Putusan yang cukup banyak dibanding sebelum-sebelumnya. Dalam sehari, besok Jumat (23/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan pembacaan Putusan 22 kasus. Sidang ini digelar di
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), hari ini (Rabu, 20/5) memeriksa perkara dari Kabupaten Poso, Sulteng. Sidang pemeriksaan dilakukan secara jarak jauh melalui video conference (vidcon), di mana Ketua Majelis Saut Hamonangan Sirait dan Pengadu Andi Saiman Santo berada di ruang vidcon DKPP, Jakarta. Sementara itu,
Jakarta, DKPP– Salah satu Anggota KPU Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Abdul Hafiz, hari ini (Rabu, 21/5) menjalani pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia dilaporkan oleh Wawan, anggota tim sukses salah satu calon anggota legislatif (caleg), di Kotawaringin karena diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. “Teradu Abdul Hafiz menjanjikan satu kursi untuk Rasihanor,
Jakarta, DKPP- Banyaknya laporan permasalahan yang diterima oleh Majelis Rakyat Papua (MRP), terhadap proses dan hasil dari Pileg 2014 lalu, mendorong ketua I MRP Annike bersama rombongan mendatangi DKPP, Selasa (20/05/2014). Rombongan MRP diterima oleh langsung oleh ketua DKPP, Prof Jimly Asshiddiqie di kantor DKPP Jl MH Thamrin 14 lantai 5. Jakarta. Dalam pertemuan tersebut,