Ketua DKPP: Jangan Sepelekan Administrasi

Jakarta, DKPP â€“ Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie meminta tertib administrasi kepada seluruh penyelenggara Pemilu. Pasalnya, pelanggaran administrasi juga bisa dijadikan perkara pengaduan di DKPP.   “Tidak tertib administrasi termasuk pada pelanggaran yakni pelanggaran menyangkut asas profesionalisme,” jelasnya ketika menjadi narsum pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota dan DPR, DPD dan

Penyelenggara Pemilu Harus Memiliki Jarak yang Sama

 Jakarta, DKPP â€“ KPU dan Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu. Tugasnya melayani terkait kePemiluan kepada voters, kandidat dan peserta Pemilu. Mereka harus dilayani. Sebagai pelayan, penyelenggara Pemilu harus memperlakukan sama terutama dengan peserta Pemilu. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  Jimly Asshiddiqie kepada seluruh anggota Panwaslu Kab/kota dan Bawaslu Provinsi dari seluruh Indonesia pada

Seribu Personil Polisi Dikerahkan

Seribu Personil Polisi Dikerahkan Jakarta, DKPP – Sebanyak 1000 personil Polisi dikerahkan dalam acara simulasi pengamanan Pemilu di Gedung Bawaslu yang juga tempat sekretariat DKPP berada, Jalan MH Thamrin No. 14, Jumat (07/02) pagi. Mereka berasal dari Polda, Polres dan Polsek  di wilayah hukum Polda Metrojaya.  Dua unit mobil water canon, satu unit Barakuda, Pasukan

Polisi Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu di Bawaslu

Jakarta, DKPP– Pada Jumat (7/2) sekitar 1000 personel dari berbagai satuan polisi dari Polda Metro Jaya menggelar latihan pengamanan Pemilu 2014 di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Adapun, Satuan Tugas (Satgas) yang dilibatkan meliputi Pasukan Anti Huru-Hara (PHH) Satuan Brimobda Metro Jaya, Satuan Reserse, Satuan Intelkam, Satuan Sabhara dan Satuan Lalu Lintas. Simulasi ini digelar

Polisi Gelar Latihan Pengamanan Pemilu di Gedung Bawaslu

Jakarta, DKPP- Semakin dekatnya penyelenggaraan Pemilu 2014 membuat berbagai pihak yang terkait dengan Pemilu bersiap diri. Pada Rabu (5/2) siang, sekitar 500 personel dari berbagai satuan polisi dari Polda Metro Jaya menggelar latihan pengamanan Pemilu 2014 di halaman parkir Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Setidaknya ada 16 satuan, yakni Sat Brimob, Dit Sabhara, Dit Lantas, Dit

Saksi Sebut Komisioner KPU Jambi Minta Suaminya Jadi Kuasa Hukum

Jakarta, DKPP– Saksi pihak Pengadu, Subirman, mantan  komisioner KPU Tebo mengatakan bahwa dirinya pernah diminta oleh Anggota KPU Jambi Nuraida Fitri Habi, Teradu IV, untuk menunjuk suaminya, Indra Lesmana, menjadi kuasa hukum dalam persoalan Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilukada Kabupaten Tebo 2011. “Pada waktu Pileg 2009 ada masalah yaitu 2 TPS tidak ada penghitungan suara

Teradu Akui Aktif dalam Program Serjusade

Jakarta, DKPP – Abdurrahman, saksi dari Pengadu mengatakan bahwa ada pertemuan di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi terkait program Serjusade’ (Seratus Juta Satu Desa) yang merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Sorolongun.    “Program Serjusade merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Sorolangun yang pertanggungjawabannya langsung kepada bupati. Pada bulan Mei 2012, ada pertemuan. Ketua

Sidang Kedua Tolikara, Pengadu-Teradu Hadirkan Saksi

Jakarta, DKPP– Hari ini, Rabu (5/2) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kedua atas perkara  dugaan pelanggaran kode etik dua anggota KPU Tolikara. Dalam sidang tersebut baik Pengadu maupun Teradu menghadirkan Saksi. Sidang dipimpin oleh Saut H Sirait, Anna Erliyana dan Nelson Simanjuntak. Sebelumnya, Dua anggota KPU Kab Tolikara, Papua atas nama Muhammad Irfan

Dua Saksi Sebut Dua Komisioner KPU Minta Dukungan

*** Untuk Sukseskan Calon Anggota DPD Pada Pemilu 2014        Jakarta, DKPP – Dua saksi menyebutkan Ketua dan Anggota KPU Jambi HM Subhan, Teradu I, dan M Sanusi, Teradu II, minta dukungan untuk menyukseskan Muhammad Yasir Arafat sebagai calon DPD RI Dapil Jambi untuk Pemilu 2014. “Kami diinstruksikan mengumpulkan KTP dukungan untuk menyukseskan M Yasir

Pendapat Ahli Sudutkan KPU Maluku

Jakarta, DKPP – Pendapat ahli Maruarar Siahaan menyimpulkan bahwa  KPU Maluku tidak menghormati hak konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU Maluku juga tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu dan tidak menjunjung tinggi sumpah jabatan dalam rangka menjaga netralitas, imparsialitas dan asas-asas penyelenggara Pemilu yang jujur, adil dan demokratis. “Keputusan KPU No. 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan