Jakarta, DKPP – Memberikan pelayanan disertai dengan sikap netralitas kepada peserta pemilu dan kepada pemilih (voters) adalah sudah semestinya. Pasalnya, bila membeda-bedakan bisa menjadi bahan pokok pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Seperti yang menimpa tiga komisioner KPU Jawa Timur. Mereka diadukan oleh Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Biro Administrasi DKPP, Bambang
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini mengemukakan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di Indonesia tidak bisa lepas dari beban nonelektoral. Beban tersebut tumpang tindih terhadap proses elektorasi Pemilu Legislatif 2014. “Contoh yang paling sederhana adalah orang atau calon pemilih sudah tidak merasa malu lagi meminta sesuatu kepada peserta pemilu,†katanya dalam acara Fokus
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu RI. Rencananya sidang bertempat di Ruang KH M. Rosidi, Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No.6 pada Jumat 8/8 pukul 14.00 WIB. Bertindak selaku ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini,
Jakarta, DKPP – Besok Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dengan agenda Pembacaan 27 Putusan pada Senin besok (9/6) bertempat di Ruang Sidang Utama DKPP, JL. MH. Thamrin 14 Lantai 5, Jakarta. Sidang pembacaan putusan akan digelar dalam 2 tahap. Tahap pertama pukul 09.00 WIB untuk perkara: 1)KPU Kab. Pontianak, 2)PPK Lembah Bawang,
2 Tambahan Perkara Terkait Pilpres Akan Digabung dalam Sidang Hari Jumat Jakarta, DKPP- Setelah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie, Senin (4/8/2014), menyampaikan bahwa ada enam perkara terkait pemilihan presiden (pilpres) yang akan disidang, hari ini (Selasa, 5/8/2014), Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait menyatakan, ada dua perkara lagi yang siap disidangkan. Jadi
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (9/5) akan membacakan empat putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Keempat putusan tersebut dengan Teradu Anggota Panwaslu Kabupaten Bireuen, Aceh; Teradu Anggota Panwaslu Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan; Teradu Komisioner KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan; serta Teradu jajaran PPK di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sidang
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan seluruh pengaduan terkait Pilpres akan digelar pada Jumat depan (8/8). Lokasi sidang di Kantor Kementerian Agama pada pukul 14.00 WIB. “Jumlah pengaduan ke DKPP terkait Pilpres ada 7 perkara. Satu perkara dinyatakan tidak layak masuk sidang karena pokok pengaduannya tidak jelas. Jadi
Jakarta, DKPP – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi BEM Se-Jakarta Raya berdemo di depan Gedung Bawaslu, Senin (04/8). Mereka menilai bahwa pelaksanaan pilpres ada kecurangan. Sirojudin, koordinator lapangan, mengatakan, ada penyelenggara pemilu yang diduga tidak netral. Sebagaimana temuan dari Bawaslu, ada kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah penyelenggara pemilu di daerah. Untuk itu, pihaknya meminta agar
Jakarta, DKPP– Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 yang digelar pada Rabu (9/4) menjadi momentum penting bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, pada tahapan inilah rakyat sebagai pemilih menentukan pilihannya. Tahapan ini selain dapat dijadikan parameter partisipasi pemilih, juga disebut-sebut menjadi salah satu titik rawan terjadinya pelanggaran, baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu.
Jakarta, DKPP – Sebagai warga negara yang taat pada aturan konstitusi maka hendaknya masyarakat dapat menghargai proses hukum pada Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil Pilpres 2014 berdasarkan keputusan KPU final namun belum mengikat karena masih ada proses hukum di MK. “Sebaiknya kita percayakan saja pada proses yang berlangsung di lembaga yang secara