Arsip Tahunan: 2014

Pokok Perkara Tidak Sesuai dengan Sidang Pertama, Majelis Sarankan Buat Pengaduan Baru

Bengkulu, DKPP  – Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Seputra Warman mengadukan lima anggota  KPU Bengkulu Selatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia menilai kelima komisioner itu telah berpihak. “Teradu tidak bersikap netral kepada peserta Pemilu, sehingga merugikan caleg nomor satu dan dapil yang sama serta mengabaikan keberatan dari saksi dan memberikan  suara partai kepada Saudara Haswat pada

Mengabaikan Money Politic, Ketua Panwaslu Rejang Lebong Di-DKPP-Kan

Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Riza Nisbach mengadukan ketua Panwaslu Rejang Lebong Anwar Hamidi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia menilai bahwa Ketua Panwaslu mengabaikan laporan pengaduannya terkait money politic. Demikian yang terungkap dalam sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Rejang Lebong di kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Jalan Padang Harapan, Provinsi Bengkulu. Bertindak selaku ketua majelis

Sidang Ketua PPS Kel. Pasar Ujung Buka Tutup

Bengkulu, DKPP – Sidang ketua PPS Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang, Bengkulu, Handi Candra Wulan berlangsung hanya sekitar tiga menit. Pasalnya, pihak Teradu maupun Pengadu, Rica Denis, tidak hadir. “Berhubung Teradu sudah tidak lagi menjabat lagi sebagai ketua PPS, maka sidang dicukupkan sekali saja. Langsung saja membuat Ketetapan,” kata Saut H Sirait selaku ketua majelis. Saut didampingi anggota Tim Pemeriksa Daerah,

Terlibat Parpol Anggota KPU Kab. Dairi Diadukan

Medan, DKPP – Dua orang pegiat LSM di Kab. Dairi yaitu Ridwan Samosir dari Yayasan Petrasa dan Halim Lumban Batu dari Perkumpulan LKAN mengadukan ketua dan anggota KPU Kab. Dairi ke DKPP.   Menurut Pengadu, Samsul Kudadiri dan Hartono Maha sebagai  ketua dan anggota KPU Kab. Dairi terlibat dalam kepengurusan partai dan terdaftar dalam DCT

KPU Kab. Taput Dituduh Memanipulasi Suara Caleg DPRD

Medan, DKPP – Pada sidang kode etik DKPP hari pertama Kamis 28/8 yang digelar di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Jl. Sei Bahorok No. 27 Kota Medan, Pengadu Teguh Susanto Sihombing Caleg DPRD Dapil 1 dari Partai Gerindra menuduh adanya manipulasi pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pileg Tahun 2014 khususnya di TPS 1 Desa Jambur

DKPP Sidang Tujuh Kabupaten Di Sumut

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis-Sabtu 28-30/8 akan menggelar sidang kode etik untuk tujuh kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Sidang bertempat di kantor Bawaslu Provinsi, Jl. Sei Bahorok No. 27 Kota Medan. Hari pertama Kamis 28/8 DKPP akan menyidangkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk KPU Kab. Tapanuli Utara, KPU Kab.

Sidang Pertama, KPU dan Panwaslu Kota Sawahlunto Saling Tuding

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (27/8) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU Kota Sawahlunto atas nama Afdal, Akhaswita, Zawil Husaini, Desy Fardila dan Indra Yosef Datmy. Pemeriksaan atas aduan dari Panwaslu Kota Sawahlunto nomor 397/I-P/L-DKPP/2014. Dalam pemeriksaan yang berlangsung melalui video conference ini, dipimpin langsung oleh

Tugas DKPP Tak Hanya Sekedar Memecat

Jakarta, Jakarta  – Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak hanya sekedar memecat penyelenggara Pemilu. Namun DKPP juga menjaga nama baik lembaga penyelenggara Pemilu termasuk komisioner di dalamnya. “Contohnya, kami sangat mengapresiasi kepada Anggota Panwaslu Sukoharjo, Subakti waktu sidang DKPP terkait Pilpres kemarin. Dalam pertimbangan Putusannya, DKPP memberikan apresiasi karena telah menunjukkan pengabdian, integritas, kredibilitas dan

Anggota DKPP: Rekomendasi Bawaslu Sunah Mu’akad

Jakarta, DKPP  â€“ Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa tidak setiap rekomendasi Bawaslu kepada KPU harus dilaksanakan. Dalam hal-hal tertentu bisa juga diabaikan.     “Rekomendasi itu tidak harus dijalankan. Ya sekitar 75 persen boleh (dilaksanakan, red). Tetapi sisanya boleh tidak dilaksanakan,” katanya saat menjadi narasumber di Election Update dengan tema Kajian Pilpres 2014 Menuju

Ketua Majelis Nilai Panwaslu dan KPU Pasaman Barat Miskomunikasi

Jakarta, DKPP- Sidang kedua perkara Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, Selasa (27/8/2014), rencananya mendengar keterangan saksi. Namun, dari beberapa keterangan yang disampaikan para saksi, Ketua Majelis Valina Singka Subekti menilai bahwa substansi permasalahan ternyata hanya karena telah terjadi miskomunikasi antara Pengadu dari Panwaslu Pasbar dengan Teradu dari KPU Pasbar. Miskomunikasi tersebut berawal saat KPU