Jumat, DKPP Gelar Sidang di Polda dan Kajati Papua

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang delapan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu KPU Sarmi dan Lanijaya dalam Tempat yang berbeda, Jumat (20/6).   Pada pukul 14.00 WIT sidang KPU Sarmi di Polda Papua. Selaku TeraduBitsael Marau, Ferdianand F. Yawan, Marhun Lapoando, masing-masing sebagai ketua dan anggota. Pengadu, Moris Cerullo Muambai. Pengadu lainnya,

Dua Sidang di Sumut Tidak Dihadiri Pengadu

Jakarta, DKPP- Sidang pemeriksaan dari dua kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yakni Kabupaten Nias dan Kabupaten Dairi, Rabu (18/6), tidak dihadiri oleh Pengadunya. Junius Ndraha (Pengadu dari Nias) dan John Simarmata (Pengadu Dairi), keduanya tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya. “Kami sudah melakukan pemanggilan, tapi tidak pernah tersambung. Untuk Pengadu dari Nias, dua hari lalu

KPU Gelar Pertemuan dengan Bawaslu dan DKPP

Jakarta, KPU – KPU menggelar pertemuan dengan Bawaslu dan DKPP di Hotel Sultan, tadi malam, Selasa (17/06). Hadir dalam pertemuan tersebut dari KPU, Husni Kamil Manik, ketua, Ida Budhiati, anggota. Dari DKPP, Jimly Asshiddiqie, ketua, Prof Anna Erliyana, Valina Singka Subekti dan Saut H Sirait, masing-masing sebagai anggota. Sedangkan dari Bawaslu, Nasrullah, Nelson Simanjuntak dan Endang

Caleg Demokrat dan Nasdem Adukan KPU Kab Seluma

Jakarta, DKPP – KPU Kab Seluma, Rabu (18/6) diperiksa DKPP melalui sidang video conference. Pemeriksaan tersebut berdasarkan laporan nomor 296/I-P/L-DKPP/2014 dan  297/I-P/L-DKPP/2014 oleh Pengadu yang bernama A.Salim caleg dari partai Demokrat dan Rosnaeni Abidin, caleg sekaligus ketua DPD partai Nasdem Kab Seluma.   Dalam laporan Rosnaeni, Ketua dan anggota KPU Kab Seluma yang bernama Rosdi

Pengadu Tidak Ada Kabar, Persidangan DKPP Berlangsung Buka Tutup

Jakarta, DKPP – KPU Kab Toraja Utara diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (17/6). Pemeriksaan digelar melalui video conference di kantor DKPP dan Bawaslu Sulawesi Selatan. Merry Parura, Aloysius Lande dan Maryanto Tandi selaku Ketua dan anggota KPU Kab Toraja Utara dilaporkan oleh David Rompon. Dalam form aduan nomor 294/I-P/L-DKPP/2014, Pengadu menduga adanya penggelembungan

Kendala Teknis, Pemeriksaan Perkara KPU Kab. Kolaka Dilimpahkan Kepada Tim Pemeriksa Daerah Sepenuhnya

Jakarta, DKPP- Pemeriksaan melalui video conference kembali digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (17/6) bertempat di kantor DKPP dan Bawaslu Sultra dengan Teradu KPU Kab Kolaka. Ketua dan Anggota KPU Kab Kolaka atas nama Abdul Azis, Cahaya Rappe, Aripudin, Eritman Rahmat dan Mamntong diadukan oleh Eptati Kamarudin Caleg dari Partai Gerindra. Dalam form laporan

KPU Kota Tual Dianggap Menghambat Rekapitulasi KPU Provinsi Maluku

Jakarta, DKPP- Sidang pemeriksaan untuk perkara Maluku, digelar hari ini (Selasa, 17/6) melalui video conference. Para Teradu adalah Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kota Tual, yakni Husain Ali Renwarin, Hamra Renleu, M Rasyid Nur Renhoran, Eirene Henderina Jamlaay, Amir Tamher, dan Zaky Kabalmay. Sidang yang dipimpin Anna Erliyana ini diadukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku.

KIP Subulussalam Dinilai Tidak Melaksanakan Rekomendasi Panwas

Jakarta, DKPP â€“ DPW Partai Damai Aceh (PDA) mengadukan KIP Kota Subulussalam ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pengadu mendalilkan bahwa KIP Subulussalam tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu.   Pengurus DPW Partai Damai Aceh Sobirin Hutabarat menjelaskan, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kampung Subulussalam Desa Subulusalam Kecamatan Simpangkiri Kota Subulussalam ada dua pemilih yang bernama Ikhlas dan

Sidang Perkara Kab Badung, Pengadu Menduga PSU Hanya Akal-akalan

Jakarta, DKPP- Sidang perdana dengan Teradu Ketua dan Anggota Panwaslu serta KPU Kab Badung Prov. Bali digelar hari ini, Selasa (17/06). Dalam sidang perdana kali ini, Pengadu mendalilkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kab Badung hanyalah akal-akalan. Pengadu dalam perkara ini yakni Gunandjar yang merupakan Kuasa Hukum dari I Gusti Ketut