Sidang Perdana Terkait Pilpres di Kemenag

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu RI. Rencananya sidang bertempat di Ruang KH M. Rosidi, Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No.6 pada Jumat 8/8 pukul 14.00 WIB.   Bertindak selaku ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini,

Jelang Pilpres, DKPP Berhentikan 12 Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP- Menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memutuskan untuk memberhentikan 12 penyelenggara Pemilu. Hal ini diputuskan dalam sidang putusan DKPP hari ini (Jumat, 4/7), di ruang sidang DKPP, Jakarta. Ke-12 penyelenggara Pemilu tersebut semuanya berasal dari jajaran KPU di beberapa daerah, mulai dari Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

Majelis Daerah Gelar Dua Sidang Di Papua

**** Ketua KPU Sarmi Laporkan Tiga Anggotanya   Jakarta – DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar dua sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu anggota Panwaslu Paniai dan KPU Sarmi dalam waktu yang berbeda, Rabu (7/5). Lokasi sidang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua.   Sidang pertama akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIT. Pengadu

Belum Siap Menjawab Pokok Aduan, Teradu KPU Kab Padang Lawas Meminta Waktu Kepada Majelis

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan Teradu KPU Kab. Padang Lawas, Kamis (03/07). Nelson Simanjuntak anggota DKPP eks officio Bawaslu memimpin sidang dengan Nomor 188/DKPP-PKE-III-2014 didampingi Tim Pemeriksa Daerah wilayah Sumatera Utara usai Rakornas. Pemeriksaan yang digelar melalui video conference, dihadiri oleh Agus Salim Dalimunthe, anggota Panwaslu Kab Padang Lawas

Sidang Perkara KPU Musi Rawas, Teradu Mengaku “Galau” terhadap Rekomendasi Panwas

Jakarta, DKPP- Teradu, Ketua dan Anggota KPU Kab Musi Rawas mengaku sempat merasa galau saat menerima rekomendasi dari Panwaslu Kab Musi Rawas. Pernyataan tersebut disampaikan Teradu saat menjalani sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Kamis (3/7/14). “Kami tidak berani menjalankan rekomendasi Panwas, karena kami tidak menerima rekomendasi secara tertulis, kami tidak berani

Pengadu Perkara Padangsidimpuan Tak Hadiri Sidang

Jakarta, DKPP– Ketika banyak orang berharap aduannya dapat disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Parlagutan yang merupakan Pengadu perkara dari Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, justru tidak hadir dalam sidang kode etik yang digelar hari ini (Kamis, 3/7). Dari keterangan sekretariat DKPP, Pengadu yang juga Anggota Panwaslu Kota Padangsidimpuan, mengaku masih dalam perjalanan ke ruang

TPD Sharing Pengalaman Pemeriksaan di Daerahnya

***Sosialisasi dan SOP Media Massa Menjadi Prioritas Jakarta, DKPP- Rapat koordinasi yang melibatkan tim pemeriksa daerah memasuki hari kedua pada Rabu, (2/7/14). Pada hari kedua ini, acara diisi dengan pemaparan supporting system yang disampaikan oleh Sekjen KPU Arif Rahman Hakim, Sekjen Bawaslu/DKPP Gunawan Suswantoro dan TA DKPP Dr. Syopiansyah Jaya Putra. Dalam pemaparannya, masing-masing Sekjen

Supporting System Dalam Kelancaran Pelaksanaan Tugas DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membuka Rakornas Tim Pemeriksa Daerah, Selasa (1/7) malam. Hari ini, Rabu (2/7) Rakornas hari ke II dilanjutkan dengan agenda “Supporting System” Dalam Kelancaran Pelaksanaan Tugas DKPP. Pembahasan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Gunawan Suswantoro Sekjen Bawaslu/ DKPP, Arief Rahman Hakim Sekjen KPU dan

Ketua DKPP Membuka Rapat Koordinasi TPD

Jakarta, DKPP- Bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie membuka rapat koordinasi bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) pada Selasa malam (1/7/14). Dalam sambutannya, Prof Jimly memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim pemeriksa daerah yang telah membantu tugas DKPP dalam menangani perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. “Jika ada Tim Pemeriksa Daerah