Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pihaknya telah banyak menerima informasi-informasi. Misalnya, ada petugas dari mulai PPK hingga tingkat kabupaten yang menawar-nawarkan jasa memanipulasi suara. “Isu-isu banyak. Biasanya rumor yang tidak perlu kita dengarkan. Namun Bawaslu dan masyarakat harus memantau proses pelaksanaan Pemilu,†katanya Prof Jimly bersama dua
Jakarta, DKPP– Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 yang digelar pada Rabu (9/4) menjadi momentum penting bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, pada tahapan inilah rakyat sebagai pemilih menentukan pilihannya. Tahapan ini selain dapat dijadikan parameter partisipasi pemilih, juga disebut-sebut menjadi salah satu titik rawan terjadinya pelanggaran, baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu.
Jakarta, DKPP- Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap netral dan terlihat netral. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie saat menjadi narasumber dalam acara Dialog Interaktif Kabinet Indonesia Bersatu Menjawab di TVRI, hari ini (8/4). “ Semua jajaran penyelenggara Pemilu harus netral dan terlihat netral. Bukan hanya netral tapi juga harus terlihat
Jakarta, DKPP– Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie menghimbau para penyelenggara Pemilu untuk menaati rule of the games, baik rule of law maupun rule of ethics. Pernyataan tersebut disampaikan Jimly saat konferensi pers bersama KPU dan Bawaslu siang tadi, (7/4) di Media Center Bawaslu RI. “Jika ada penyelenggara Pemilu yang melanggar aturan main, silahkan laporkan sepanjang
Jakarta, DKPP– Rapat verifikasi materiil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar Jumat (2/5) berkesimpulan bahwa pengaduan yang diajukan oleh Anggota DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Amiruddin Alwi siap naik sidang. Hal ini setelah rapat yang dipimpin oleh Anggota DKPP sekaligus penanggung jawab verifikasi materiil perkara Nur Hidayat Sardini menilai pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran
Jakarta, DKPP– Pada Selasa (29/4) lalu, Erik Atrada Ritonga melaporkan Mulia Banurea (Ketua KPU Prov Sumatera Utara), Dewi Eilfriana (Ketua KPU Kab Tapanuli Tengah) dan Pohan Hutabarat (Ketua Panwaslu Kab Tapanuli Tengah) ke DKPP. Adapun pokok aduannya yakni menurut Pengadu telah terjadi penggelembungan suara terhadap salah satu Caleg atas nama Rufius H. Hutahuruk dari Partai
Jakarta, DKPP- Dalam waktu dekat, Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, akan menghadapi sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini setelah rapat verifikasi materiil DKPP hari ini (Jumat, 2/5) memutuskan bahwa pengaduan kepada mereka memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka, Ibrahim, Muhamad
Pengaduan kepada Ketua dan Anggota KPU serta Panwaslu Kabupaten Solok Naik Sidang Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan, pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU serta Panwaslu Kabupaten Solok, Sumatera Barat, memenuhi syarat untuk masuk sidang. Keputusan ini setelah DKPP menggelar rapat verifikasi materiil atas perkara nomor
Jakarta, DKPP– Pengaduan dengan nomor 106/I-P/L-DKPP/2014 siap disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pengaduan ini diajukan oleh Mohammad Tamyis, salah satu calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang (Caleg PBB) dari Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Ada dua Teradu yang diadukan oleh Tamyis, yakni Ketua Panwaslu Kabupaten Pamekasan Zaini dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Jakarta,DKPP- Hairansyah selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan bersama anggotanya melaporkan salah satu anak buahnya ke DKPP. Adapun yang dilaporkan tersebut yaitu M. Zainnor Wal Aidi Rakhmad yang merupakan anggota KPU Kab Tapin. Adapun pokok aduannya yakni Teradu disangkakan telah melakukan penggelembungan suara caleg DPR RI atas nama H. Bambang Herry Purnama dari Partai Golkar.