Administrasi Mesti Diperhatikan

Batu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyarankan agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas-tugas keadministrasian. Apalagi seorang ketua dalam penyelenggaraan Pemilu. Pasalnya, tidak tertib administrasi bisa berakibat fatal.  Saya perhatikan, ada orang-orang besar yang terjerat kasus pidana,   tersandung bukan oleh batu yang besar, tapi oleh batu-batu yang kecil. Ya, hanya

DKPP Susun SOP Persidangan

Bogor, DKPP – Prinsip universal yang berlaku dalam proses peradilan adalah cepat, tepat, dan biaya ringan. Hal tersebut juga diupayakan berlangsung dalam proses pengadilan etika penyelenggara pemilihan umum yang ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).             Sekalipun diupayakan berlangsung cepat; DKPP memastikan bahwa proses yang berjalan tetap harus mengikuti ketentuan. Misalnya saja, seluruh proses

Anggota DKPP: KPU Tidak Perlu Takut Di-DKPP-kan

Surabaya, DKPP  – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyarankan agar tidak serta merta melaksanakan rekomendasi Panwaslu atau Bawaslu. Karena berdasarkan sejumlah perkara yang pernah disidangkan DKPP, tidak sedikit pula rekomendasi yang dikeluarkan malah menjadi masalah.  “Bila perlu ajaklah mereka (Panwaslu, red) untuk berkoordinasi dan berdiskusi terkait yang direkomendasikan itu,” kata mantan

Tidak Jadi Buka Kotak Suara, KPU Kota Bengkulu Diperiksa DKPP

Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada hari kedua Kamis (9/10) menggelar untuk memeriksa KPU Kota Bengkulu, sidang dimulai pukul 10.00 WIB. Wahyu Handono selaku Panwaslu Kota Bengkulu berserta dua rekannya hadir sebagai Pengadu. Dalam uraiannya Pengadu mendalilkan bahwa ketua dan anggota KPU Kota Bengkulu, Darliansyah, Sri Hartati, Zaini, Deby Harianto dan M

DKPP Keluarkan Ketetapan untuk 4 Teradu KPU Kab Rejang Lebong

Bengkulu, DKPP -Usai pembacaan dalil aduan, Rodi Hartono dkk selaku Panwaslu Kab Rejang Lebong yang melaporkan ketua dan anggota KPU Kab Rejang Lebong ,mencabut aduan terhadap 4 anggota KPU Kab Rejong Lebong atas nama Fahamsyah, Halid Syaifullah, Masurudin dan Restu Wibowo. Pengadu yang menduga mereka menerima suap dari Junaidi, Caleg PPP mengurungkan niatnya karena dalam

Diduga Hilangkan C1 Plano, KPU Kab Mukomuko Diperiksa DKPP

Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Kab Mukomuko, Rabu (9/10) bertempat di kantor Bawaslu Prov Bengkulu. Dawud, Syofia Diana, Dedi Disponsori, Khairanzar dan Abdul Hamid Diregar selaku ketua dan anggota KPU Kab Mukomuko diadukan oleh Panwaslu Mukomuko, Munip, Ita Hartati dan Fadli Azmi. “Pada tanggal

DKPP Gelar Empat Sidang Di Bawaslu Provinsi Bengkulu

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang di Bengkulu selama 2 hari berturut-turut, yakni dari hari Rabu hingga Kamis (8-9/10), minggu ini. Sidang hari pertama Rabu (8/9), DKPP akan memeriksa KPU Kab Bengkulu Tengah pada pukul 10.00 WIB, KPU Kab Mukomuko pukul 13.00 WIB dan KPU Kab. Rejang Lebong pada pukul 16.00

Dituduh Tak Transparan, Ketua Panwaslu Sarmi Dilaporkan Anggotanya

Jayapura, DKPP- Alfonsius Ambani Ketua Panwaslu Kabupaten Sarmi, Papua dilaporkan ke DKPP oleh anggotanya, Yunitha Yaas. Menurut Yunitha, Teradu dianggap tak transparan kepada anggota yang lain terutama mengenai dana hibah. “Dana hibah Kabupaten Sarmi sudah dicairkan 500 juta, harusnya uang tersebut untuk pengawasan Pemilu, tapi digunakan untuk Teradu sebagai keperluan pribadi,” kata Yunitha dalam sidang