Ketua dan Satu Anggota KPU Deli Serdang Diberhentikan

Jakarta, DKPP– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (4/3) menyatakan Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Mohd. Yusri terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Atas hal itu, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepadanya. Selain ketua, salah satu Anggota KPU Deli Serdang atas nama Fajar Pasaribu juga mengalami nasib yang sama. “Menjatuhkan

DKPP Akan Bacakan 7 Putusan dan 1 Ketetapan

Jakarta, DKPP â€“ Selasa (4/3), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan 7 Putusan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan 1 ketetapan. Jadwal pembacaan dibagi menjadi dua waktu.   Pukul 10.30 pembacaan Putusan dugaan pelanggaran kode etik Panwascam Tanjung Harapan, Panwaslu Bandar Lampung, KPU Tolikara, KPU Deliserdang dan Satu Ketetapan KPU

Ketua KPU Maluku Diberhentikan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Maluku Jusuf Idrus Tatuhey.  Penjatuhan sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan tadi siang (4/3) pukul 14.00 WIB. Selaku ketua majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Ida Budhiati serta Anna Erliyana. “DKPP mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian,

Ketua dan Anggota KPU Prov Bengkulu Direhabilitasi

Jakarta,DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hari ini, Selasa (4/3) merehabilitasi Ketua dan Anggota KPU Prov Bengkulu a.n Irwan Saputra, Eko Sugianto,  Aries Munandar, Zainan Sagiman, dan Siti Baroroh. Hal tersebut disampaikan saat sidang kode etik DKPP dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14, Selasa (4/3) pukul 14.00 WIB. Panelis

DKPP Akan Gelar Tiga Sidang Di Balikpapan

Jakarta, DKPP – Untuk menyelesaikan laporan/aduan pasca Pileg yang masih menumpuk, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah di mana sidang DKPP akan digelar. Berlokasi di Markas Brimob, Balikpapan. Dalam persidangan tersebut DKPP akan memeriksa tiga pengaduan yaitu; Pertama, pengaduan nomor 5,

DKPP Akan Menggelar Sidang 4 Perkara di Sulawesi Tenggara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang untuk empat perkara di Sulawesi Tenggara. Keempat perkara tersebut yakni perkara KPU Kab Konawe Utara, KPU Kolaka, KPU Kab Bombana dan Panwaslu Kab Bombana. Sidang tersebut akan digelar secara maraton, yakni pada Rabu (3/9) pukul 19.30 WITA digelar sidang Konawe Utara, dilanjutkan pukul 21.00

DKPP Gelar Pertemuan Tripartit

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan dengan KPU dan Bawaslu (tripartit), Kamis(3/4) siang ini. lokasi pertemuan di Ruang Rapat DKPP, Lantai 5, Jalan HM Thamrin. Anggota sekaligus juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan, pertemuan tripartit ini penting sekali. Pasalnya, membahas final checking pemungutan suara  yang akan dilaksanakan minggu depan. “Kita akan selalu berkoordinasi

DKPP Akan Menggelar Rakornas Tim Pemeriksa Daerah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Rapat Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas dengan seluruh Tim Pemeriksa Daerah di seluruh Indonesia. Acara ini akan berlangsung selama tiga hari, 1-3 Juli 2014 di Hotel Arya Duta, Jalan Prapatan No.44-48, Tugu Tani, Jakarta. Adapun agenda dari acara rapat ini yakni pada hari pertama, 1 Juli

DKPP Gelar Rakernis Video Conference

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar rapat koordinasi teknis pemeriksaan persidangan melalui video jarak jauh (video conference) besok (1/4). Lokasinya di  Pusdalsis Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. “Ada tiga tujuan dari rakernis ini. Pertama, untuk memperkuat basis pemahaman menyangkut tugas-tugas yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Daerah sekaligus menyatukan langkah atau visi apabila tim

Masih Banyak Penyelenggara Pemilu yang Direhab

Jakarta, DKPP – Setelah, sidang Putusan KPU Lombok Barat, semakin bertambah penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi. Dari sebelumnya, 353 sekarang ini sebanyak 358. “Ini menandakan bahwa tidak setiap penyelenggara Pemilu berakhir dengan pemecatan. Kami objektif dalam menilai perkara,” kata juru bicara sekaligus anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Jumat (11/10). Namun pihaknya juga tidak segan untuk memberhentikan