Jayapura, DKPP Semua penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, termasuk sekretariat bisa dikenakan sanksi kode etik. Maka dari itu, menaati seluruh prinsip kode etik penyelenggara Pemilu menjadi keharusan. Hal itu…
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa anggota TNI dan Polri bisa diberikan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Namun, ada…
Makassar, DKPP – Untuk menghindari kemungkinan dari persangkaan yang yang tidak perlu, disarankan kepada setiap penyelenggara Pemilu untuk tidak menerima tamu di luar kantor. Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menyatakan,…
Jakarta, DKPP – Sesuai Pasal 9 huruf i Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu diharuskan untuk “menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila…
Jakarta, DKPP- Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait mengungkapkan bahwa sesama penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan satu genus. Hal tersebut diungkapkan Saut saat memimpin sidang dugaan pelanggaran kode…
Jakarta, DKPP – Sidang perdana untuk perkara Kabupaten Boven Digoel, Papua, digelar hari ini (Senin, 13/1) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Dalam sidang kali ini Pengadu menyampaikan pokok pengaduannya yang…
Jakarta, DKPP– Hari ini, Jumat (10/1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Anggota Panwascam Buduran a.n Dian Andjani Prabandaru.…
Jakarta, DKPP – Kecenderungan atau trends pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu umumnya bersikap tidak netral dan berpihak terhadap peserta Pemilu terutama dalam Pemilukada. Pelanggaran kode etik mulanya bermuara dari tahapan…
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Senin (30/12) menggelar sidang ketiga atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU RI,…
Jakarta, DKPP– Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arif Budiman mengungkapkan KPU RI akan segera menindaklanjuti putusan DKPP. Hal tersebut diungkapkan Arif sesaat usai menghadiri sidang pembacaan putusan…
Jakarta, DKPP – Selama tahun 2013, DKPP telah menerima sebanyak 436 kasus atau 76 persen kasus yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), sementara sisanya 141 pengaduan atau 24 persen dinyatakan…
Jakarta, DKPP – Forum Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak Pengadu untuk menyampaikan pokok pengaduan. Begitu juga sebaliknya, pihak Teradu diberikan keleluasaan untuk menjawab atau…