Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (4/12), memutuskan sebanyak tiga penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik. DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada mereka. Ketiga penyelenggara Pemilu…
Jakarta, DKPP – Sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik KPU Prov Papua, digelar hari ini, rabu (3/12). Dalam sidang kali ini kelima Teradu membantah tuduhan Pengadu, Martinus Adii yang…
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Penyusunan Draf Rencana Strategis (Renstra), di Ruang Rapat DKPP, Gedung Bawaslu, lantai 5, Rabu (3/12) pukul 16.30 WIB. Dalam rapat…
Jakarta, DKPP- Anggota KPU Provinsi Papua Sadrak Nawipa yang juga menjadi Teradu II dituduh mengancam saudara Pengadu Martinus Adi. Ini karena Martinus akan mengadukan 5 komisoner KPU Papua ke Dewan…
Jakarta, DKPP – Subbagian Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi pioner di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Subbagian yang biasa disebut Humas DKPP melaksanakan kegiatan…
Jakarta, DKPP- Humas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Minggu (30/11), menggelar Capacity Building Tim Humas DKPP RI. Acara digelar di Kantor DKPP, Lt 5, Gedung Bawaslu, Jakarta. Anggota sekaligus Juru…
Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie, menjadi narasumber pada kegiatan Workshop Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata, yang…
Makassar, DKPP – Dalam ilmu hukum, biasa dikenal adanya istilah ‘court of law’ versus ‘court of justice’ untuk menggambarkan adanya dua aliran pemikiran dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. ‘Court…
Jakarta, DKPP- Hari ini, Jumat (28/11) sebanyak 15 penyelenggara Pemilu di Provinsi Bengkulu direhabilitasi. Kelima belas penyelenggara Pemilu tersebut antara lain lima orang komisioner KPU Kabupaten Mukomuko, lima orang komisioner…
Jakarta, DKPP – Sidang putusan DKPP, Jumat (28/11), menyatakan, sebanyak 31 penyelenggara Pemilu tidak terbukti melanggar kode etik. Oleh karena itu, DKPP memulihkan (merehabilitasi) nama baik mereka. Jika dipersentase jumlah…
Bogor, DKPP- Selain membahas penyusunan buku dua tahun DKPP, dalam rapat Monitoring dan Evaluasi kali ini juga membahas mengenai pengembangan struktur organisasi di Biro Administrasi DKPP. Pembahasan ini digelar pada…
Bogor, DKPP – Sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan kepada pihak-pihak terkait baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat secara administratif Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat ini tengah menyusun buku…