Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (4/12/2019). Perkara yang disidangkan adalah perkara Nomor 298-PKE-DKPP/IX/2019 yang diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Abdul Hanan, Usman Faesal, Lalu Fauzan Hadi,
Batam, DKPP – Kegiatan Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 Tahap I yang diadakan DKPP telah usai dan ditutup pada Sabtu (30/11/2019) malam. Hadir dalam penutupan Anggota DKPP yang mewakili Ketua DKPP, Dr. Harjono, yaitu Prof. Muhammad, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Ida Budhiati, Dr. Alfitra Salamm dan Hasyim Asy’ari, Ph.D. “Dengan mengucapkan Alhamdulillah,
Batam, DKPP – Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke Sekretariat Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) sejak tahun 2012 hingga 20 November 2019 DKPP menerima sebanyak 3.711 laporan/aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikan Dr.Ida Budhiati saat menjadi narasumber di Kelas A dalam Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap Pertama’, Sabtu (30/11/19)
Batam, DKPP – Berdasarkan data yang diolah Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP), modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada tahun 2019 tertinggi ada pada kelalaian pada proses pemilu yakni, sebanyak 32%. Anggota DKPP ex officio KPU, Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa penyelenggara pemilu agar mempelajari modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang sering diadukan oleh para
Batam, DKPP – Putusan dari perkara-perkara yang disidangkan oleh DKPP sudah dibuat seadil-adilnya. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm ketika memberi materi kepada Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur Masyarakat dalam Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 Tahap I di Hotel Pacific, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (30/11/2019). “Sanksi DKPP ini sudah
Batam, DKPP – Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Tahun 2019 Tahap I diharapkan menjadi momentum refleksi bagi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) terhadap proses persidangan dugaan pelanggaran KEPP selama ini. Harapan ini diucapkan oleh Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati dalam Pembukaan Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap I di Kota Batam, Provinsi
Batam, DKPP – Tim Pemeriksa Daerah (TPD) diharapkan untuk meningkatkan kinerja dalam kaitannya dengan sidang-sidang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diadakan DKPP. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DKPP, Prof. Muhammad, dalam Pembukaan Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap I di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (29/11/2019) malam. Secara spesifik, Muhammad
Batam, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono mengungkapkan statistik terkait putusan yang dikeluarkan DKPP selama 2019. Menurutnya, setidaknya sudah 238 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) yang sudah diputus pada tahun ini. Hal ini diungkapkannya ketika memberi sambutan dalam Pembukaan Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahap I di Hotel
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2019 Tahap I di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 29 November sampai 1 Desember 2019. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua DKPP, Dr. Harjono pada Jumat (29/11/2019) malam didampingi oleh Anggota DKPP, seperti Prof. Muhammad, Dr. Ida Budhiati, Dr. Alfitra
Batam, DKPP – Malam ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 3 (tiga) Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) di Hotel Pacific Palace, Jl. Duyung, Sei Jodoh, Kota Batam Jumat (29/11/19). Yang mengukuhkan adalah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono dengan disaksikan oleh anggota DKPP, dan seluruh tamu undangan yang hadir. TPD