Banda Aceh, DKPP – Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, pendiri bangsa Indonesia telah memilih bentuk negara yakni, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan bentuk kerajaan atau bentuk lainnya. Memilih bentuk NKRI artinya juga memilih sistem demokrasi yang artinya kedaulatan ada ditangan rakyat. Manivestasi kedaulatan ditangan rakyat itulah, maka perlu diselenggarakan pemilihan umum (pemilu). Hal itu
Banda Aceh, DKPP – Bagi masyarakat Provinsi Aceh, penyelenggara pemilu yang professional merupakan sebuah keniscayaan, mengingat tingkat sensitifitas masyarakat Aceh terhadap pemilu sangat tinggi. Hal itu disampaikan Muhammad Jafar Asisten 1 Gubernur Aceh dalam sambutan pembukaan kegiatan Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Se-Aceh di Hotel Hermes, pada Rabu (20/2) malam. Jafar mewakili Plt. Gubernur Aceh
Aceh, DKPP – Penyelenggara pemilu harus tahu hal yang benar atau salah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Benar dan salah tersebut dapat diartikan dengan kepercayaan serta ilmu yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar saat menyampaikan sambutan pembukaan kegiatan Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Se-Provinsi Aceh, Rabu (20/2). “Kepercayaan diri ini
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Pendidikan Etik Bagi Penyelengara Pemilu Se-Provinsi Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, pada Rabu (20/2) malam. Peserta acara ini adalah Ketua KIP Kabupaten/Kota, Anggota KIP Kabupaten/Kota (Divisi Hukum), ketua Panwaslih Kabupaten/Kota, anggota Panwaslih Kabupaten/Kota (Divisi Penindakan); kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota, dan staf teknis Panwaslih
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak hanya memberikan sanksi baik peringatan atau pemberhentian tetap. Tetapi juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggara Pemilu yang dinilai berprestasi. Seperti pada putusan perkara nomor 317/DKPP-PKE-VII/2018 dan nomor 1/DKPP-PKE-VIII/2019 dengan Teradu: Syahrani Somadayo, Kasman Tan, Buchari Mahmud, Pudja Sutamat, Safri Awal, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku
Rilis Sidang DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan 16 putusan dari 18 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin No 14, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/2/2019). Terdapat 51 nama Teradu yang diputus perkaranya dalam sidang tersebut. Dipimpin
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan 16 putusan dari 18 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin No 14, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/2/2019). Terdapat 51 nama Teradu yang diputus perkaranya dalam sidang tersebut. Dipimpin oleh Ketua majelis
Rilis Sidang DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik dengan agenda pembacaan putusan dari 18 perkara, pada Selasa (19/2) besok pukul 14.00 WIB. Sidang ini akan digelar di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta. Dari semua perkara yang akan dibacakan putusannya, 15 diantaranya merupakan perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 18-PKE-DKPP/I/2019 melalui video conference dari Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Nomor 3 Jakarta Selatan dengan Mapolda Maluku Utara, Jalan Kapitan Pattimura, Kalumpang, Kota Ternate, Maluku Utara pada Senin (18/2/2019). Sidang ini adalah sidang pertama dengan agenda pemeriksaan terhadap Ketua
Jakarta, DKPP – Demokrasi yang berintegritas dibangun lewat penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, terutama menyangkut elemen penyelenggara Pemilu. Integritas Pemilu menuntut ketaatan dan kepatuhan pada prinsip hukum dan etika. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu di seluruh tingkatan. Hal ini disampaikan oleh anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm