Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyelenggarakan pendidikan etik di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 28 Februari 2019 mendatang. Sebelumnya, DKPP telah menggelar pendidikan etik di Provinsi Aceh pada Rabu (20/2) lalu. Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menjelaskan bahwa pada tahun 2019, DKPP akan menyelenggarakan pendidikan etik di tiga provinsi
Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono bersama anggota DKPP yakni, Dr. Ida Budhiati, Dr. Alfitra Salamm, Prof. Muhammad dan Prof. Teguh Prasetyo menghadiri acara Sidang Promosi Doktoral Gunawan Suswantoro, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu RI, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Senin (25/2/2019). Gunawan memaparkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik perkara nomor 26-PKE-DKPP/I/2019 yang diadukan Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Lord A. Ch. E. Malonda. Teradu perkara ini adalah Anggota PPS Kelurahan Maesa Unima, Kecamatan Tondano Selatan yakni Leonard M. Timbuleng. Berdasarkan pokok pengaduan, Teradu diduga memakai atribut Partai Demokrasi
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan Perkara Nomor 020-PKE-DPKK/II/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Palu pada Sabtu (23/2/2019), pukul 09.00 WITA. Majelis sidang dalam perkara ini, yakni Prof. Teguh Prasetyo sebagai Ketua Majelis, sedangkan, Anggota Majelis berasal dari Tim Pemeriksa Daerah
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 020-PKE-DKPP/II/2019 yang sidangnya akan digelar Sabtu, 23 Januari 2019 pukul 09.00 WITA. Rakornis dipimpin Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo. Rakor diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan digelarnya rakornis oleh moderator Santo Gotia, staf bagian
Rilis DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara dengan Perkara Nomor 020-PKE-DKPP/II/2019 yang diadukan oleh Bece Abd. Junaid, Muh. Adamsyah Usman, dan Nurjana Ahmad, selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Mereka mengadukan Anggota Panwaslu Kecamatan Toili, yakni Kusman. Dalam pokok pengaduan, Anggota Panwaslu
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan ke-2 pada perkara 307/DKPP-PKE-VII/2018, di Kantor Panwaslih Aceh, Banda Aceh, Jumat (22/2) pukul 09.00 WIB. Majelis sidang pada perkara tersebut Alfitra Salamm sebagai Ketua Majelis, sedangkan Anggota Majelis berasak dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh, Ria Fitri (unsur masyarakat), dan Zuraida Alwi (unsur
Banda Aceh, DKPP – Norma beracara penting dipahami, karena sebagai penyelenggara pemilu harus mengetahui rukun-rukunnya. Teradu pasti berasal dari penyelenggara pemilu, baik KPU dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya. Hal itu disampaikan Anggota DKPP Alfitra Salamm saat menyampaikan materi tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Kamis, (21/2) di Banda Aceh. Alfitra menjelaskan bahwa sekretariat
Banda Aceh, DKPP – Etika adalah tuntunan hidup tentang apa yang patut dan tidak patut yang berasal dari dalam diri manusia. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP Prof Teguh Prasetyo saat memberikan materi tentang Asas dan Prinsip Penyelenggara Pemilu pada Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Aceh, Kamis, (21/2) di Banda Aceh. Dalam paparan materinya Prof. Teguh
Banda Aceh, DKPP – Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu. Kewajiban atau larangan, tindakan atau ucapan, patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan Prof. Muhammad saat memberikan materi “Evaluasi Penegakkan Kode Etik di Aceh, Sejarah & Kelembagaan DKPP